Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Penipuan
Kenapa Terpidana Robianto Idup Belum di Eksekusi, Ada Apa Dengan Jaksa?
2021-09-16 14:09:59
 

Terpidana Robianto Idup waktu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.(Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada apa dengan Jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Pasalnya terpidana kasus penipuan Robianto Idup yang telah di vonis Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan 18 bulan penjara, karena telah merugikan Herman Tandrin hingga Rp 80 milyar itu, masih bebas berkeliaran, karena belum juga di eksekusi oleh Jaksa selaku eksekutor.

Konon kabarnya, Robianto Idup telah melarikan diri ke luar negeri, namun ada juga informasi bahwa dia masih di Indonesia. Yang pasti hingga kini dia belum jua di eksekusi oleh Jaksa, hingga menuai tudingan miring terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan {Jaksel) yang telah meraih predikat WBK dan WBBM ini.

Pasalnya, Jaksa eksekutor dari Kejari Jaksel ini dinilai tidak mampu, atau tidak mau mengeksekusi terpidana Robianto Idup itu. Karena hingga berita ini diturunkan terpidana yang juga pengusaha serta Komisaris PT DBG tersebut belum dijebloskan ke penjara oleh tim Jaksa eksekutor.

Bungkam

Terkait hal itu, ketika dikonfirmasi kepada Kepela Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jaksel, Sri Odit Megonondo SH MH memilih bungkam. Ketika ditanya wartawan via Whatsapp, terkait kenapa Robianto Idup belum dieksekusi dan apakah kendalanya, dia tidak menjawab, namun pertanyaan tersebut sudah dibacanya pada, Rabu (15/9).

Sedangkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana, SH, MH, "malahan buang badan" ketika dikonfirmasi, terkait adanya dugaan pembiaran terhadap terpidana Robianto Idup yang belum dieksekusi ini. Karena dia malah menyarankan agar pewarta mengkonfirmasi langsung ke Kajari Jakarta Selatan atau ke Kejati DKI Jakarta.

"Silahkan tanya aja langsung ke Kajari Jakarta Selatan atau ke Kejati DKI Jakarta," ucapnya singkat kepada wartawan.

Untuk menggali informasi lebih jauh, pihak Jaksa terkait dari Kejati DKI Jakarta mengatakan akan mengingatkan kepada Kejari Jakarta Selatan. Namun, ketika ditanya sudah sejauh mana proses eksekusi terhadap terpidana Robianto Idup itu, dia enggan menjelaskan lebih rinci, dengan mengatakan bahwa terpidana Robianto Idup hingga kini belum menjalani hukuman badannya di penjara.

"Yang pasti terpidana Robianto Idup sampai saat ini belum menjalani hukumannya.” jelasnya.

Tidak Jelas

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Robianto Idup, terkesan ada aktor intelektual yang "bermain' untuk merekayasanya seakan-akan menajdi tedak jelas, alias Abu-abu. Sebab, keberadaannya menjadi teka-teki, karena ada yang mengatakan bahwa dia masih ada di Indonesia, dan ada pula yang mengatakan bahwa Robianto Idup telah kabur lagi ke luar negeri, seperti waktu itu, pada saat dia di Red Notice dari Belanda.

Jaksa Eksekutor

Terkait eksekusi, pakar hukum yang juga ahli pidana seperti Prof. Dr. Andre Yosua, SH, MH, MA, serta Dr. Effendi Saragih, SH, MH, dan juga Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Dr. Amir Yanto, SH, MH angkat bicara.

Menurut Andre Yosua setelah Jaksa menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA), Jaksa eksekutor harus cepat-cepat laksanakan putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Jangan ditunda-tunda, selain demi keadilan bagi saksi korban, pelaksanaan eksekusi juga demi kepastian hukum,” tegas Prof Dr Andre Yosua, seraya mengatakan jika menunda-nunda atau menelantarkan eksekusi bisa jua diartikan eksekutornya tidak menggubris perintah/putusan MA.

Sedangkan menurut Effendi Saragih setelah pemanggilan secara patut dilakukan eksekutor, tetapi tak digubris terpidananya, eksekutor sudah selayaknya melakukan jemput paksa terhadap terpidana yang tak peduli tahapan-tahapan proses hukum itu.

'Jika telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh eksekutor namun tidak digubris oleh terpidana Robianto Idup, Tim eksekutor sudah selayaknya melakukan jemput paksa terhadap Robianto Idup. Namun, jika terpidananya tidak ada di tempat atau menghilang saat akan dilakukannya penjemputan, maka sudah seharusnyq dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” jelas Dr. Effendi Saragih.

Lebih lanjut, Dosen yang juga Guru Besar di Universitas Trisaksi, Jakarta menjelaskan bamun, apabila terpidana beralasan tengah menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), hal tersebut sama sekali tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi.

'Hukuman harus tetap dijalani dulu, jika nanti hasil putusan PK terhadapnya dikabulkan,tinggal dibebaskan saja itu demi kepastian hukum,” tegasnya.

Eksaminasi

Sedangkan menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Amir Yanto menyoroti tak kunjung dieksekusi terpidana Robianto Idup oleh eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan/Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Menurut Jamwas, jika eksekutor tidak melaksanakan tugasnya JAM terkait (Jampidum) perlu melakukan eksaminasi. Apabila hasil eksaminasi Jampidum menunjukan ada pelanggaran disiplin, maka Jamwas akan menanganinya lagi.

“Setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya segera dieksekusi,” ujar Amir Yanto seraya mengtakan menunda-tunda apalagi sampai terkesan menelantarkan eksekusi, mengundang kecurigaan berbagai pihak terhadap jaksa eksekutornya.

"Kenapa tidak langsung melaksanakan tugasnya, apakah ada unsur secara sengaja? ucap Jamwas tegas, sambil bertanya-tanya, ada ada dengan jaksanya.

Duduk Perkara

Sebelumnya,Terpidana Robianto Idup juga pernah dinyatakan DPO saat Robianto Idup ditetapkan menjadi tersangka, Rubianto Idup sempat melarikan diri ke Belanda,Namun sempat datang memenuhi Surat Panggilan No.S.Pgl/2002/VI/RES.2.6/2020/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat akan dilakukan tahap Dua ke Kejaksaan.

Oleh Jaksa penuntut umum Boby Mokoginta SH dan Marly Sihombing SH Robianto Idup didakwa dengan pasal 378 KUHP, bahwa terdakwa Robianto Idup dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Herman Tandri hingga mengalami kerugian senilai Rp,70 miliar.

Namun tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Robianto Idup, Kandas di Palu Hakim Florensani Kendengan SH,MH. majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan menyidangkan perkara penipuan itu telah membebaskan terdakwa Robianto Idup.

Majelis mengakui ada perbuatan yang dilakukan Robianto Idup namun bukan merupakan tindak pidana. Robianto Idup pun memperoleh putusan onzlagh, dehingga Robianto Idup terbebas.

Namun hasil putusan kasasi yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum, Mahkamah Agung RI mengabulkan upaya hukum kasasi jaksa JPU, Hasil Putusan kasasi Robianto Idup di vonis 18 bulan penjara.

Sebelum kasus ini naik ke persidangan, berbagai upaya telah dilakukan Herman Tandrin, namun tak dihiraukan Robianto Idup. Hingga akhirnya Robianto Idup dan Iman Setiabudi dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan erakhirnya mereka di vonis penjara.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Penipuan
 
  Puluhan Orang Nasabah Fikasa Group Laporkan 4 Direksi
  Terpidana Robianto Idup Ajukan PK
  Kenapa Terpidana Robianto Idup Belum di Eksekusi, Ada Apa Dengan Jaksa?
  Robianto Idup Akan di Eksekusi Setelah PPKM Level 4
  Sumbang 2T ke Sumsel Palsu? Anak Akidi Tio Diciduk Polisi, Netizen Ngakak: Prank Geprek Level 4!
 
ads1

  Berita Utama
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Para Ilmuwan Mendeteksi Varian Baru COVID-19 di Afrika Selatan

Jumlah Besar Kelompok Keagamaan Jadi Modal Potensial Gerakan Penyelamatan Lingkungan

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2