Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Media
Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital
2021-02-02 23:55:05
 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Kharis meyakini migrasi tersebut akan membawa manfaat yang baik bagi duni pertelevisian dan masyarakat. "Switch analog ke digital salah satu manfaatnya penentuan rating bisa lebih objektif dengan feedback yang dapat langsung diperoleh," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Diharapkan akan lebih banyak pihak yang dapat memantau langsung siaran televisi. Kharis pun menekankan, KPI sebagai pengawas televisi dalam negeri, juga harus bergerak dalam melakukan pemantauan dengan langsung menyesuaikan diri.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan turut mengapresiasi kinerja KPI, KIP dan Dewan Pers saat ini. Sebagai penjaga gawang bagi instituasi media dan penyiaran, harapannya ketiga lembaga dapat mengedepankan pengawasan dan sosialisasi bagi industri media agar dapat mengabarkan informasi yang valid dan berimbang.

Ia mencontohkan terkait informasi sumir soal vaksin Covid-19 di tengah masyarakat yang kebanyakan meragukannya. "Selain yang sangat rawan misalnya soal Undang-Undang yang belum selesai, tapi media sudah sedemikian hebat memberitakannya. Ini bagaimana peran lembaga-lembaga ini menyikapi hal tersebut," sebut Sturman dalam rapat.

Adapun politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga memberikan concern ke semua lembaga untuk mendorong sosialisasi protokol kesehatan selama pandemi ini. Di kesempatan yang sama, Ketua KPI Agung Suprio mengatakan pihaknya telah mengapresiasi kerja stasiun televisi yang mendorong iklan protokol kesehatan di medianya.(ah/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya

Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?

AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil

Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk

Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2