Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
2024-02-13 23:32:26
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kontroversi kepemimpinan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan jelang pemilihan umum presiden 2024. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti bahkan menyebut Jokowi berusaha membunuh demokrasi Indonesia.

Dalam acara 33 Jam Live Podcast Gerak 98 Menjaga Demokrasi, Rabu (13/2), Produser channel youtube gerakan aktivis 98, Ignatius Indro, bertanya kepada Ikrar sebagai narasumber. Pertanyaan tersebut terkait adanya perubahan sikap dari presiden Jokowi yang seharusnya menjalankan demokrasi namun ada berbagai kekecewaan dari banyak pihak.

"Mungkin kita semua dulu yang memilih Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 mungkin kita semua bersalah. Kita mungkin tidak melihat sifat asli Jokowi. Saya juga termasuk orang yang terlambat menyadari bahwa Jokowi itu ternyata bukanlah kita atau rakyat biasa. Kita tidak mengetahui bagaimana Jokowi sebenarnya saat menjadi Walikota Surakarta," kata Ikrar.

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia tak menduga bahwa ada udang di balik batu dari tindak tanduk kepemimpinan Jokowi. Semua orang pun terkesima dengan cara dia berkomunikasi yang sederhana.

"Kita tak menduga bahwa udang di balik batu, misalnya pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 yang justru dia ambil menjadi aliansi politik dia dan kemudian menitipkan anaknya (Gibran) kepada Prabowo menjadi calon wakil presiden. Kita juga terkesima atau tertipu dengan langkah-langkah dia yang mengatakan nggak anaknya nggak mau ke dunia politik, sampai akhirnya masuklah Gibran jadi walikota Solo kemudian cawapres, Bobby jadi Walikota Medan, Kaesang jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang boleh dikatakan dibajak juga oleh Jokowi," ujarnya.

"Buat saya Jokowi bukan hanya ingin membajak demokrasi Indonesia, melainkan juga ingin membunuh demokrasi Indonesia. Kenapa? Dengan pencalonan anaknya dan melabrak aturan seorang calon wakil presiden yang masih di bawah umur itu ternyata dilabrak melalui mahkamah konstitusi, dan juga sekarang dia juga menggelontorkan bantuan sosial yang naudzubillahimindzalik besarnya, dan mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia bahkan lebih besar bantuannya dari masa pandemi di tahun 2020-2021," pungkasnya.(wal/okezone/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK "Kejar" Kaesang Pangarep soal Dugaan Gratifikasi 'Jet Pribadi'

Pasangan Cagub-Cawagub PDI-P Pramono Anung dan Rano Karno Resmi Daftar Pilgub Jakarta 2024

Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...

Menteri Sakti Wahyu Trenggono Disinyalir Punya Peran Penting dalam Dugaan Proyek Fiktif PT Telkom, FPN Desak KPK Usut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dugaan Penipuan Terhadap Mantan Direktur PT. LDS, Eksepsi Kuasa Hukum: Bukan Perkara Pidana Ternyata Perdata

KPK "Kejar" Kaesang Pangarep soal Dugaan Gratifikasi 'Jet Pribadi'

Pasangan Cagub-Cawagub PDI-P Pramono Anung dan Rano Karno Resmi Daftar Pilgub Jakarta 2024

Ditanya soal 'Raja Jawa' yang Disinggung Bahlil, Begini Respons Sri Sultan HB X

Munas XI Partai Golkar Digugat ke PN Jakarta Barat,Begini Nasib Bahlil Sebagai Ketum Baru?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2