Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Kasus Bank BNI
Korupsi Proyek Rebranding BNI, Sukoyono Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Wednesday 28 Aug 2013 20:52:59
 

Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Koperasi Swadharma, Sukoyono, divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakannya terbukti melakukan korupsi dalam proyek rebranding Bank BNI.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim ketua, Annas Mustaqim membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/8).

Sukoyono terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Koperasi Swadharma dalam proyek rebranding BNI pada Maret 2005. Dalam proyek ini, Sukoyono terbukti menguntungkan koperasi yang dia pimpin termasuk PT Quatro Aura Bangun (QAB) sebagai perusahaan penyedia barang proyek yakni meja dan kursi (loose furniture) sebagai bagian dari proyek rebranding BNI.

"Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp 4,9 miliar," kata hakim anggota Ugo, seperti dikutip dari detik.com, pada Rabu (28/8).

Kasus ini berawal ketika BNI mengadakan proyek pengadaan loose furniture dalam proyek rebranding yang pendanaannya bersumber dari inventasi tahun 2005. Untuk pelaksanaan pengadaan dibentuk tim implementasi corporate identity.

Ketua panitia pelelangan dan pemilihan langsung, Arizal Anas, tak melakukan pelelangan untuk pekerjaan tersebut. Dia menyerahkannya kepada Sukoyono yang memecah pekerjaan proyek sehingga tidak ditangani oleh BNI pusat, tapi langsung bekerja sama dengan kantor cabang utama dan kantor cabang wilayah BNI daerah.

Dalam pengadaan loose furniture di BNI, Sukoyono bersama Taufik Ibrahim sebega konsultan perencana dan pengusaha bernama Karl Christy pada 27 Desember 2004 mendirikan PT Quatro Aura Bangun (QAB) yang dditujukan khusus untuk pengadaan loose furniture.

"Terdakwa tidak melakukan pekerjaan utama sendiri tapi mensubkontrakan kepada QAB," kata hakim.

Koperasi Swadarma membayarkan biaya pekerjaan ke QAB Rp 15,29 miliar. QAB kemudian mengimpor furniture dari Cina pada 23 Juni 2005, dengan harga Rp 475 ribu per unit. Barang itu kemudian dijual Koperasi Swadharma kepada BNI dengan harga Rp 2-3,3 juta per unit.

Barang berjumlah 3.487 unit itu dikirimkan Swadharma ke 94 outlet sasaran rebranding. Hakim menyebut proyek ini tidak melalui pelelangan. Panitia pengadaan juga tidak menetapkan harga perkiraan sendiri.(fdn/lh/dtk/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Kasus Bank BNI
 
  BNI Merespons Dugaan Hilangnya Dana Deposito Nasabah Rp 45 Miliar
  Korupsi Proyek Rebranding BNI, Sukoyono Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  Penetapan Kerugian Negara 117,5 M Perkara BNI Dinilai Cacat Hukum
  LP3-NKRI Sebut M Aka Diduga Koruptor Sebenarnya Kasus BNI 46
  Kejari Palopo Usut Dugaan Korupsi BNI Rp 13M
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2