Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Dana Bansos
Kritik C. Suhadi tentang Majalah Tempo Korupsi Bansos di Kubu Banteng
2020-12-24 08:28:03
 

Ilustrasi. Tampak gambar yang di share akun twitter majalah tempo yang memuat foto Politikus PDIP, Gibran dan Tersangka Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Bidang Hukum Aliansi Relawan Jokowi, C. Suhadi mengatakan, berkaitan dengan pemberitaan majalah Tempo edisi tanggal, 21- 27 Desember 2020, Suhadi mengemukakan pendapatnya.

"Saya ingin menanggapi berita tersebut, lagi-lagi majalah berita mingguan Tempo menyerang partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan. Dalam edisinya di terbitan, 21 - 27 Desember 2020, dan tidak tanggung-tanggung di cover berita sudah serem, Korupsi Bansos di Kubu Banteng," ujar Suhadi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/12).

Menurut Suhadi, dalam berita (Tempo) kali ini, bukan hanya partainya yang diserang, tapi jabnya meninju ke banyak sudut, antara lain nama-nama yang disasar walau secara tidak langsung Presiden dan yang paling utama dari berita itu Gibran, anak Presiden RI, yang baru-baru ini telah memenangkan Pemilihan Walikota Solo dengan suara terbanyak, dari pasangan pesaingnya.

"Hiruk pikuk kemenangan yang baru saja dilalui dengan suka cita, tiba-tiba telah dicederai dengan berita Tempo yang seolah pesan yang hendak disampaikan, kemenangan Gibran bukan kemenangan tanpa pamrih. Dan ini menurut saya demikian pembaca lain berita Tempo kali ini adalah berita yang paling tidak pantas dan ceroboh untuk media sekelas Tempo," kritiknya.

"Saya punya alasan dalam men-justifikasi hal ini. Karena saya adalah juga dulu pembaca setia Tempo dan sering juga membuat tulisan di surat pembaca, sehingga dengan demikian karekter Tempo dalam menulis sangat dipahami sebagai orang yang haus berita yang terukur, bukan kaleng kaleng," ungkap Suhadi.

Dalam investigasi berita khususnya masalah Gibran, kata Suhadi, awalnya Tempo telah menemukan sumber berita berkaitan dengan dana bantuan sosial (Bansos) dan kemudian dari sumber yang belum layak kebenarannya, karena tidak didukung sumber/data lainnya, namun oleh Tempo sumber yang masih sumir telah di dijadikan berita yang seolah-olah Gibran terlibat dana Bansos.

"Padahal media sekelas Tempo cover both side (berimbang) dalam membuat berita harus dijunjung tinggi, bukan hanya pada tataran konfirmasi ke orang-orang yang ditanya. Akan tetapi peran dari isi berita itu sendiri adanya perimbangan yang baik," ucapnya.

Selain itu, lanjut Suhadi, biasanya Tempo dalam menurunkan berita tidak gegabah dan tidak dalam bentuk "katanya", namun dari investigasi yang matang serta sudah terukur secara empiris, baru kemudian hasil investigasi yang sudah terukur dan "dapat" dipertanggung jawabkan itu baru diturunkan dalam bentuk berita, sehingga motto "Tempo enak dibaca dan perlu" adalah menjadi simbol yang tidak terbantahkan.

"Tapi kali ini tidak, dan bahkan Tempo terkesan meng-akomodir berita-berita hoax, karena faktanya bukan hanya Gibran orang yang diserang yang telah membantah, namun Sritek sebagai tempat Bansos itu diorder dan infonya Gibran ada di pemesanan itu oleh Sritek telah dibantah. Itu artinya Tempo dalam kaitan berita tentang Bansos dengan menyasar Gibran adalah sebagai tindakan yang absurd dan tidak terukur," ujar Suhadi.

Lanjutnya, bahwa jujur Tempo dari banyak kasus yang berkaitan dengan pemerintah Jokowi, cenderung kurang obyektif, padahal Suhadi dan masyarakat Indonesia sangat merasakan sentuhan kerja Presiden yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, bukan seperti pendahulunya.

"Dan itu terbukti dari banyaknya pembangunan yang telah dikerjakan Pak Jokowi dan hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, tanpa beliau meminta pujian dari siapapun.

Namun dalam berita kali ini, bukan saja Jokowi yang menjadi sasaran berita miring, akan tetapi merambah kepada anggota Keluarga, Gibran sang Walikota terpilih," paparnya.

Padahal sedikit banyak kita juga tahu, kata Suhadi, anak anak Presiden tidak pernah mau memanfaatkan kekuasaan orang tua (Presiden) dalam berbisnis, yang seharusnya itu dapat saja dengan mudah apabila yang bersangkutan mau. Tapi seperti sama-sama kita tahu, Gibran dan saudara-saudara yang lainnya dalam mendapatkan uang, bukan dengan cara main proyek di pemerintahan akan tetapi dengan cara berwiraswasta seperti layaknya anak-anak muda pada umumnya.

"Coba wilayah ini dijadikan cermin oleh Tempo sebagai bagian dari berita dan ukuran dalam melihat kehidupan keluarga Presiden. Kalau Gibran mau untuk mendapat dukungan di Pilkada Solo dalam bentuk sembako atau apa saja demi kemenangan untuk masyarakat, bukan dengan cara meminta kepada Kementerian tentunya, karena langkah ini bagi seorang calon Walikota menjadi konyol, selain gampang dideteksi juga mudah dari jejak barang mengalir," ulasnya.

"Cara yang paling mudah dan tidak di ketahui orang banyak, apabila yang bersangkutan mau tinggal kumpulkan pengusaha di Solo, dalam sekejap akan dapat terkumpul bilangan angka yang diharapkan, karena Gibran anak Presiden dan para pengusaha akan sangat senang dengan permintaan tersebut. Nyatanya hal itu juga tidak dilakukan. Gibran tetap berkampanye dengan mengandalkan relawan dan sosok dia sebagai Penjual Martabak yang sudah menjadi legenda di Solo," tambah Suhadi.

Kemudian, lanjut Suhadi, fakta tersebut karena banyak teman-teman di Solo yang punya usaha tidak pernah Gibran meminta bantuan dalam bentuk apapun. "Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan, kami atas nama anak bangsa yang menginginkan pada berita yang berbobot dan terukur, mohon kepada majalah mingguan Tempo untuk meminta maaf atas berita yang diangkat oleh Tempo, edisi 21 - 27 Desember 2020, kepada khalayak umum," ujarnya.

"Apabila Tempo tidak meminta maaf maka saya akan coba mengambil langkah hukum, dengan tujuan agar memberi pembelajaran kepada Tempo atau siapa saja, untuk kemudian tidak ada lagi berita yang bertujuan mendiskreditkan anak bangsa tanpa fakta," pungkas Suhadi yang juga mengirimkan surat tembusan mengenai persoalan ini ke Dewan Pers.(bh/mdb)



 
   Berita Terkait > Kasus Dana Bansos
 
  Kembali Didemo, KPK Didesak Segera Periksa Gibran Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
  Investigasi Korupsi Bansos, Pemred Majalah Tempo: Verifikasi Berlapis Sudah Dijalankan
  Kritik C. Suhadi tentang Majalah Tempo Korupsi Bansos di Kubu Banteng
  Gurihnya Dana Bansos
  KPK Usut Penunjukkan Sritex dalam Proyek Tas Bansos Covid-19, #TangkapAnakPakLurah Jadi Trending Topik
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Atasi Pandemi Covid-19, Mulyanto Minta Pemerintah Kurangi 'Gimmick'

Hergun: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang

Ditunjuk Jadi Kapolres Katingan, AKBP Paulus Sonny: Mohon Doanya

Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya

Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2