Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Jalan Tol
Legislator Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Belmera
2020-08-10 13:16:12
 

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Menurut Syaikhu, kebijakan tersebut hanya akan menambah beban baru rakyat di tengah situasi ekonomi yang memburuk. Terlebih, jika melihat kondisi ekonomi yang sedang merosot saat-saat ini ditandai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen.

Syaikhu mengusulkan, seharusnya yang Pemerintah lakukan adalah memberikan insentif. Tujuannya, agar laju pertumbuhan yang terus menurun dapat ditahan agar tidak semakin menurun. Pemaparan tersebut disampaikan Syaikhu dalam keterangan resminya yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

"Melihat kondisi ekonomi yang sedang merosot ditandai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen, sesungguhnya apa yang dilakukan Pemerintah ini justru memperparah keadaan. Kenaikan ini harus ditunda. Jangan tambah beban baru bagi rakyat yang sedang susah," ujar Syaikhu.

Apalagi, sambung Syaikhu, sektor transportasi dan pergudangan berdasarkan data BPS mendapatkan pukulan yang paling telak hingga mengalami pertumbuhan -30,84 persen. Selain itu, kenaikan tarif Golongan II sebesar 15,38 persen, dari yang semula sebesar Rp 13.000, menjadi Rp 15.000, hal ini sangat memberatkan. Sebab, pemilik kendaraan jenis ini didominasi oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maka, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu sekali lagi menegaskan bahwa Pemerintah harus menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil. Apalagi, operator jalan tol merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mayoritas dimiliki oleh Pemerintah sendiri.

"Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV dan V (yang sekarang menjadi Golongan III) yang kebanyakan dimiliki oleh korporasi. Berikan insentif pada sektor transportasi.Tunda kenaikan, agar tidak menambah beban terhadap sektor transportasi dan pergudangan yang telah sangat terpukul oleh pandemi Covid-19," tegasnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menaikkan tarif tol Belmera sepanjang 34 Km, terhitung mulai hari Kamis (13/8/2020) pukul 00.00 WIB. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1246/KPTS/M/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa. Tarif tol juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja (pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

Bamsoet: Amandemen UUD NRI 1945 Tidak Ubah Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

KaKorlantas Benarkan Gesekan antara Petugas PJR dan Pengendara di Tol Cikampek

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2