Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
2021-01-21 13:20:57
 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk pentingnya membentuk badan pangan nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai. Johan mengungkapkan, selama ini kelemahan utama dalam mengatasi permasalahan produk hortikultura adalah distribusi dan pasokan yang tidak merata.

"Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," ujar Johan dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Jakarta, Rabu (20/1).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan kerap menemukan realitas bahwa produksi hortikultura seperti produk cabai dan bawang merah secara agregat dalam satu tahun sebenarnya sudah melebihi kebutuhan konsumsi. Namun, masih sering ditemukan kekurangan suplai dan terjadi fluktuasi harga akibat kesenjangan suplai antar waktu maupun antar wilayah.

Di sisi lain, sambung Johan, pembentukan badan pangan nasional perlu komitmen dan penguatan strategi pemerintah dalam upaya pengendalian impor produk hortikultura. Serta, berupaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul pada penerbitan RIPH (Rencana Impor Produk Hortikultura).

Untuk itu, Johan mendorong pemerintah untuk selalu mengembangkan sentra produksi hortikultura dengan dukungan teknologi budidaya seperti varietas unggul, bibit bermutu, teknologi produksi lapang dan teknologi pascapanen untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional.

"Tujuannya, supaya lebih mandiri dan tidak tergantung dengan produk impor. Maka, saya mengusulkan perlu dikembangkan sistem pasar yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku agribisnis hortikultura dan harga lebih terjangkau oleh konsumen sehingga produk lokal lebih laku dan tidak kalah dengan produk impor," pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2