Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Mobil Listrik
Legislator Komisi VII Nilai Harga Kendaraan Listrik Relatif Mahal
2022-11-22 22:14:59
 

Ilustrasi. Tampak Mobil Listrik dari salah satu merk sedang melaju di jalan raya.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai harga Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang beredar di pasaran mahal. Padahal, seharusnya kendaraan listrik bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi, khususnya Pertalite yang belum lama ini harganya dinaikkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, per 17 November 2022 sudah ada 33.810 unit KBLBB.

Demikian diungkapkan Zulfikar saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta Sekjen KESDM, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Irjen KESDM, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, Plh. Dirjen Minerba, Kepala BPSDM, Kepala BPMA, Plt. Kepala Badan Geologi, dan Komite BPH Migas, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

"Di saat harga Pertalite melambung tinggi, harusnya solusi satu-satunya yang didapat masyarakat adalah mendapatkan motor listrik yang murah. Namun, harga mobil listrik itu berkisar Rp700 juta paling murah, motor listrik di atas Rp20 juta. Di saat aset kita dalam bentuk bahan baku nikel sedang baik-baik saja, kenapa kita belum bisa mengatur pengusaha dan pemerintah membuat kebijakan untuk menekan harga jual kendaraan tersebut?" tanyanya.

Politisi Partai Demokrat itu berharap adanya konsep tentang kendaraan listrik apa yang bisa dirasakan masyarakat saat ini. Zulfikar juga menyoroti bagaimana target dan kewajiban penggunaan kendaraan listrik nantinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam juga menyoroti soal ambisi Indonesia yang ingin menjadi produsen baterai lithium. Menurutnya, bukan nikel yang harus diandalkan oleh Indonesia, tapi keberadaan lithium. Syaikhul mengingatkan, jangan sampai Indonesia terlena karena memiliki nikel dan tidak terlena dengan ambisi tersebut.

Syaikhul lantas mengatakan ada potensi lithium di daerahnya, tepatnya di kawasan Lumpur Lapindo, Sidoarjo. "Saya ingin kutip pernyataan Kepala Badan Geologi ESDM kalau di Lumpur Lapindo ada potensi dua mineral berharga, yaitu lithium dan stronsium. Ini penting menurut saya. Ada nikelnya, enggak ada lithium bagaimana? Kita harus serius, kalau perlu Pak Menteri (ESDM) nanti kaji dan eksplorasi betul-betul," saran Politisi PKB itu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Ia menjelaskan saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang sedang diproses. Setelah itu, baru masuk ke tahap ferro nickel dan arah hilirisasi Indonesia nantinya harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai.

Arifin menjelaskan bahwa baterai memerlukan tiga komponen utama, yaitu nikel sebagai elemen katoda, graphite sebagai elemen anoda, dan lithium sebagai pengantarnya. Dua dari tiga komponen tersebut tidak dimiliki oleh Indonesia. "Memang kita sudah melakukan analisa (di Lumpur Lapindo), kontennya sangat kecil dibanding deposit yang ada. Lithium itu hanya di bawah 1.000 ton dengan kadar kurang lebih beberapa ppm per ton. Kemudian stronsium juga relatif sangat kecil," jelas Arifin kepada Komisi VII DPR RI. (DPR/sf/aha/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jalan Sulit Berliku Freddy Widjaja Dalam Perjuangkan Haknya

Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana

Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

Ketua Umum IMI Bamsoet Tandatangani MoU PT Otomotif Film Indonesia, Berikan Diskon Khusus bagi Anggota IMI

Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2