Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jokowi
Ma'ruf Amin TKO atau Akan Meng-KO Jokowi?
2020-08-11 12:12:37
 

 
Oleh: H. Tony Rosyid

TENTU ADA pihak yang ingin Ma'ruf Amin mundur. Sebab, posisi wapres saat ini sangat strategis. Terutama untuk persiapan pilpres 2024. Siapapun yang jadi wapres, ada kans untuk maju di pilpres 2024.

Kans Ma'ruf Amin untuk maju jadi capres 2024 sangat kecil. Pertama, karena faktor usia. Ini jadi unsur utama. Kedua, gak punya partai, juga gak punya logistik. Peluangnya cukup kecil.

Sementara Jokowi, waktunya sudah habis. Sudah dua periode. Ada pihak yang coba otak atik agar bisa tiga periode, tapi peluangnya kecil. Rakyat mayoritas tak menerima. Kapok punya presiden seumur hidup. Sampai 2024 aja belum tentu, bagaimana mau nambah? Begitulah kira-kira keraguan sejumlah pihak.

Mengingat fakta obyektif dimana posisi wapres sangat strategis untuk menjadi panggung persiapan di pilpres 2024, maka magnet politiknya menjadi kuat. Menggoda sejumlah pihak untuk membidiknya.

Nama Prabowo Subianto dan Budi Gunawan sudah mulai dibicarakan sebagai kandidat pengganti Ma'ruf Amin. Apakah Ma'ruf Amin diam?

Diganti di tengah jalan, tentu tak membuat siapapun nyaman. Tidak saja buat Ma'ruf Amin, tapi juga buat mereka yang selama ini memberi dukungan kepada Ma'ruf Amin. Terutama orang-orang yang berada di lingkaran ketua MUI non aktif ini.

Jika Ma'ruf Amin tak mundur karena alasan udzur, maka pergantian wapres hampir mustahil terjadi. Meski berusia senja, Ma'ruf Amin masih sehat, bugar dan bisa bekerja dengan baik.

Ada yang bertanya: apa peran dan kontribusi Ma'ruf Amin selama jadi wakil presiden? Bagaimana jika pertanyaannya dibalik: apa peran yang diberikan Jokowi kepada Ma'ruf Amin sebagai presiden selama ini? Apa power sharing Jokowi terhadap Ma'ruf Amin? Adakah Ma'ruf diajak serta dalam penyusunan kabinet? Policy apa yang dishare Jokowi untuk Ma'ruf? Yang lebih sederhana lagi: apakah Ma'ruf diberi jatah direksi dan komisaris BUMN?

Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan itu, publik akan melihat betapa tak seimbang antara lahan presiden dengan wakil presiden. Selama jadi presiden, Jokowi tampak power full. Hampir semua peran diambil. Publik menilai wapres tak lebih jadi pelengkap.

Bercermin pada periode pertama Jokowi, dimana peran Jusuf Kalla jauh lebih kecil dibanding ketika ia menjadi wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.

Kalau Jusuf Kalla saja tak banyak bisa berperan, bagaimana Ma'ruf Amin? Ini perbandingan obyektif jika kita ingin memahami kedaan Ma'ruf Amin dalam posisinya sebagai wapres Jokowi. Jadi, kecurigaan publik selama ini mungkin bisa dijawab mengapa Ma'ruf Amin selama ini jarang tampil. Mungkin karena kecilnya lahan untuk memainkan peran.

Apakah ini semua ada kaitannya dengan posisi wapres yang sedang diminati oleh sejumlah pihak? Atau hanya gaya Jokowi dalam berpartner?

Meski posisi politik Ma'ruf lemah, tak berarti ia harus terus mengalah dan diam. Apalagi jika terjadi krisis ekonomi. Disamping mulai membesarnya kelompok oposisi, terutama yang sedang dikonsolidasikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Boleh jadi Ma'ruf Amin justru yang akan mendapatkan bola muntah. Bukan dia yang TKO dengan mengundurkan diri, tapi malah berhasil meng-KO Jokowi. Untuk urusan ini, Ma'ruf butuh bersinergi dengan PKB, PBNU, MUI dan elemen umat yang berpotensi memberi dukungan kepadanya.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi Dukung Anies, Keterbelahan Berakhir
  Kemana Arah Politik Jokowi di Pilpres 2024?
  Sebelum ke Pernikahan Atta Aurel, Presiden Jokowi Ternyata Jadi Saksi Nikah Puteri Idris Laena
  Jokowi Minta Dikritik, Langsung Disamber JK: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?
  Bicara Kondisi Bangsa, Amien Rais dkk Minta Jokowi Mundur atau Rekonstruksi Ulang
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2