Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Produk Halal
Menagih Janji Politik Serba Halal Maruf Amin, Pengamat: Tiga Bulan Ini Tidak Terlihat
2020-02-04 20:04:45
 

Wakil Presiden Maruf Amin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam debat Pilpres kelima pada 13 April 2019 silam, Maruf Amin mengumbar janji politiknya sebagai calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo.

Saat itu, dia berjanji mendorong dan memperkuat industri halal dalam negeri jika terpilih.

Secara eksplisit ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan, akan memperkuat posisi lembaga keuangan dengan penguatan kelembagaan juga bentuk pelayanan termasuk fintech dan produk-produknya, supaya melahirkan produk yang market friendly dan membangun SDM yang kuat.

Kami ingin mendorong industri halal tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri," kata Maruf Amin saat berada di panggung debat kelima yang digelar di Hotel Sultan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Lantas, apakah janji-janji itu telah diupayakan oleh Maruf Amin dalam tempo 100 hari pertama kerjanya? Lalu, pantaskah masyarakat menagih umbaran janji politik ulama NU itu?

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mencoba menjawab pertanyaan itu. "Terkait ekonomi Islam itu juga kan Kiai Maruf akan ikut mendorong perkembangannya di Indonesia. Tapi itu dalam tiga bulan ini tidak terlihat," ujar Sirojudin Abbas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/1).

Dari analisis Direktur SMRC ini, disebutkan beberapa poin penting yang tidak dijalankan Maruf Amin pada awal masa kerjanya.

Misalnya, pada saat kunjungan bilateral pertamanya dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah. Seharusnya saat itu, Maruf Amin bisa membuka peluang kerjasama ekonomi syariah dengan negeri Jiran tersebut. Alih-alih, bukan sekedar kunjungan perkenalan.

"Pertemuan di Malaysia dan jaringan dengan dunia-dunia Islam itu merupakan peluang menjadikan Indonesia sebagai kiblat, islamic e-commarce, islamic banking, kerjasama perdagangan dengan dunia-dunia Islam," sebut Sirojudin Abbas.

Oleh karena itu, Maruf Amin diminta untuk bisa menelurkan sejumlah kebijakan nyata dalam merealisasi janji-janjinya tersebut. Selain itu, dia juga dituntut untuk melakukan kerja nyata sebagai Wakil Presiden. "Jika misi itu belum terlihat juga ditahun pertama, maka publik berhak menuntut peran terbuka sosok Kiai Maruf," demikian Sirojudin Abbas.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung

Miris Petani Buang Hasil Panen Raya, Daniel Johan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi

PLN Batalkan Program Kompor Listrik, Rudi Hartono: Sebelumnya Tidak Ada Kajian

MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi

Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2