Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amerika Serikat
Mengapa Pejabat Intelijen AS Tuduh China 'Ancaman Terbesar' Demokrasi?
2020-12-07 05:31:08
 

Direktur Intelijen Nasional (DNI) AS, John Ratcliffe, melontarkan berbagai tuduhan terhadap China.(Foto: AFP)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Direktur Intelijen Nasional (DNI) Amerika Serikat, John Lee Ratcliffe, menyebut China sebagai ancaman terbesar terhadap demokrasi dan kebebasan sejak Perang Dunia II.

Dalam tulisannya di Wall Street Journal, Ratcliffe menuduh China mengembangkan kekuatan ekonomi dengan mencuri rahasia dan mereplika teknologi korporasi besar AS.

Dengan bekal itu, kata Ratcliffe, China kemudian menyingkirkan perusahaan asal AS di pasar global.

Pemerintahan Donald Trump selama ini bersitegang dengan China. AS mematok tarif tinggi untuk setiap produk China, bahkan menuduh mereka melakukan pencurian intelektual.

Hingga artikel ini disusun, otoritas China belum menanggapi berbagai tuduhan ini.

Namun, China sudah membalas kebijakan AS secara tegas, antara lain dengan skema pengenaan tarif dan menjauhkan raksasa telekomunikasi Huawei dari pasar Amerika.

Ratcliffe menuding China mempersiapkan strategi untuk berkonfrontasi dengan AS. Tujuannya, kata dia, untuk mendominasi dunia dari segi ekonomi, militer, dan teknologi.

John Ratcliffe adalah politikus Partai Republik. Keputusan Trump menjadikannya Direktur Intelijen Nasional dikritik sejumlah pihak karena Ratcliffe dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni.

Tulisan Ratcliffe ini mengulang pendapat yang sebelumnya diutarakan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan kepala FBI, Christopher Wray.

Tudingan ini muncul saat China menekan sekutu AS, yaitu Australia. Mereka membuat daftar kebijakan yang menurut mereka mesti diubah pemerintah Australia.

China juga memberlakukan tarif impor untuk produk anggur Australia. China pun belakangan munuduh tentara Australia melakukan kejahatan perang di Afghanistan.

Juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying, 2 Desember lalu, menuduh AS meluncurkan berbagai kampanye politik yang menyudutkan China.

Dia berkata, serangan itu bias ideologis dan merupakan strategi untuk menahan kemajuan China.

"Ada pepatah China ... 'mata melihat apa yang diyakini pikiran'," kata Chunying dalam konferensi pers hariannya.

"Kami berharap AS akan ... berhenti menganggap semua orang sebagai mata-mata," ujarnya.

Apa saja tuduhan Ratcliffe?

Ratcliffe berkata, fokus kerja komunitas intelijen AS kini bergeser dari Rusia dan isu terorisme ke China.

China, menurutnya, melakukan spionase ekonomi. Dia mencontohkan, perusahaan turbin angin China, Sinovel Windpower, diputus bersalah karena mencuri teknologi dari korporasi AS, yaitu American Superconductor.

Setelah pencurian itu, nilai saham American Superconductor jatuh. Mereka juga melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal.

Ratcliffe menuduh, China mencuri kekayaan intelektual AS senilai US$ 500 miliar (Rp7.075 triliun) setiap tahun.

FBI, kata Ratcliffe, semakin sering menangkap warga negara China atas tuduhan mencuri hasil riset.

Dia juga merujuk tuduhan bahwa pemerintah China membayar seorang kepala departemen kimia di Universitas Harvard, bernama Charles Lieber, sebesar US$ 50.000 (Rp707 juta) setiap bulan.

Lieber ditangkap Otoritas AS awal tahun ini.

Ratcliffe menuduh badan intelijen China menyerang kerentanan teknologi AS. Tuduhan itu, salah satunya, diarahkan ke Huawei.

Dia berkata, sekutu AS yang menggunakan teknologi China enggan berbagi data dengan intelijen AS.

Ratcliffe juga menuding bahwa hasil telik sandi menunjukkan, China menggunakan manusia sebagai medium uji coba. Tujuannya, kata dia, mengembangkan tentara yang kemampuannya ditingkatkan secara biologis.

China disebutnya terlibat pula dalam "pencitraan besar-besaran" yang menargetkan anggota Kongres dan staf intelijen AS.

Strategi China, kata dia, mendorong serikat pekerja di perusahaan besar untuk membujuk politisi lokal mengeluarkan kebijakan 'lebih lembut' terhadap China. Jika itu tidak dituruti, tuduh Ratcliffe, sang politisi berpotensi kehilangan suara dari anggota serikat.

Beijing menjadikan anggota Kongres sebagai target, enam kali lebih besar dibandingkan fokus mereka ke Rusia dan 12 kali lebih tinggi daripada terhadap Iran, kata Ratcliffe.

Menurutnya, negara lain juga menghadapi situasi yang sama seperti AS.

"China yakin, tatanan global tanpa mereka sebagai pemimpin adalah penyimpangan sejarah," kata Ratcliffe.

"China bertujuan untuk mengubah sejarah itu dan membalikkan penyebaran kebebasan di seluruh dunia," tuturnya.

Bagaimana Gedung Putih Trump menangani China?

Di bawah Trump, AS meningkatkan konfrontasi dengan China di sejumlah bidang.

Kedua negara saling memberlakukan tarif barang satu sama lain senilai ratusan miliar dolar. AS dan China juga menerapkan kontrol ekspor untuk sejumlah produk.

Gedung Putih, Kamis (03/12), kembali memasukkan sejumlah perusahaan China ke daftar hitam korporasi yang mereka anggap berafiliasi dengan militer China.

Perusahaan itu adalah SMIC, CNOOC, China Construction Technology Co, dan China International Engineering Consulting Corp.

Awal tahun 2020, AS memerintahkan konsulat China di Houston untuk berhenti beroperasi karena khawatir lembaga itu melakukan spionase ekonomi.

China menanggapinya dengan memerintahkan AS menutup konsulatnya di kota Chengdu. Kedua negara juga saling mendeportasi jurnalis.

Hubungan AS dan China juga memburuk karena pandemi virus corona. Trump berulang kali menyebutnya sebagai "virus China". Kebijakan China terhadap Hong Kong juga menjadi faktor lain dalam hubungan kedua negara.

Trump meneken perintah yang mengakhiri perlakuan istimewa AS untuk Hong Kong. Langkah itu dilakukannya setelah China mengesahkan UU keamanan baru yang menurut AS mengakhiri otonomi Hong Kong.

AS juga menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang "mengerikan dan sistematis" terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.

Dalam persoalan ini, AS 'menerapkan sanksi' kepada beberapa politisi China.

China dituduh melakukan penahanan massal, penganiayaan atas nama agama, dan sterilisasi paksa terhadap Muslim Uighur. China menyangkal semua tuduhan ini.

Hubungan baik antara AS dan China dianggap penting bagi kedua negara dan masyarakat internasional.

Akankah Joe Biden mengambil pendekatan yang berbeda?

Presiden terpilih Joe Biden, yang menjabat pada Januari 2021, diperkirakan akan melanjutkan kebijakan Presiden Trump dalam melawan China. Bedanya, Biden diyakini akan melakukannya bersama negara sekutu.

Ini akan menjadi kebijakan yang bertolak belakang dengan Trump, yang menerapkan kesepakatan perdagangan secara sepihak.

Terdapat ada kesepakatan antara Partai Republik dan Demokrat--hal yang sangat langka--agar AS bersikap keras pada China terkait perdagangan dan sejumlah isu, kata koresponden BBC di Gedung Putih, Tara McKelvey.

Pemerintahan Trump dapat memenangkan dukungan global untuk memboikot teknologi komunikasi China.

Namun Biden diprediksi akan lebih aktif mencari peluang kerja sama dengan China yang sedang bangkit, terutama di persoalan perubahan iklim.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
  Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Kunci Trump
  Jelang Pelantikan Biden: 25.000 Tentara Amankan Washington, Sejumlah Kelompok Gelar Protes Bawa Senjata Api
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2