Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Kasus Tanah
PKS: Kasus Rocky Gerung Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertanahan
2021-09-28 02:20:10
 

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politisi senior Amien Rais, dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman saat berkunjung ke rumah Rocky Gerung di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Sohibul Iman mengatakan, kehadiran dirinya bersama rekan separtai, Mardani Ali Sera, serta tokoh masyarakat Amien Rais dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ke rumah Rocky Gerung (RG), sebagai dukungan moral untuk memperjuangkan haknya sebagai pribadi dan juga hak masyarakat lainnya yang mengalami kasus yang sama. Sohibul menegaskan, kasus RG menjadi momentum perbaikan tata kelola pertanahan di Tanah Air

"Sebagai teman saya, memberi dukungan moral agar RG bisa terus memperjuangkan, bukan saja hak-hak dia sebagai pribadi tapi juga hak-hak masyarakat yang mengalami kasus yang sama," kata Sohibul Iman, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (25/9).

Dia menambahkan, perselisihan antara Rocky Gerung dengan Sentul City, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun pihak Sentul City tak memiliki itikad seperti itu.

"Semestinya, bisa dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi melihat cara-cara yg sudah dilakukan oleh SC (Sentul City) yang nampak tidak ada niat baik kekeluargaan," bebernya.

Untuk itu, kata dia, rekan-rekan Rocky Gerung memberikan dukungan penuh dengan cara menempuh jalur hukum.

"Menempuh jalur hukum menurut saya, tepat. Manapun yang ditempuh, harus dibuat secara transparan dan semoga ini jadi yurisprudensi bagi kasus-kasus sejenis di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terlebih lagi, tegas dia, kasus Rocky Gerung ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pertanahan di Tanah Air.

"Semoga ini, menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola pertanahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.(beritasatu/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin

MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat

Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional

KPK OTT Hakim PN Surabaya, Andi Samsan: MA Menghormati Proses yang Dilakukan KPK

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2