Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pajak
PPN Sembako, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pencabutan Subsidi Listrik, Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat
2021-06-17 08:26:42
 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang kontraproduktif di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah berencana menaikkan PPN, menetapkan PPN sembako, pendidikan, hingga alat-alat kesehatan; serta berencana mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan listrik.

Syarief Hasan menilai, rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. "Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat.", ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10% menjadi 12%. Di dalam RUU tersebut, Pemerintah juga merencanakan penetapan PPN pendidikan hingga alat-alat kesehatan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, kenaikan tarif PPN ini berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal. "Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat. "Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menilai, rencana penetapan PPN jasa pendidikan dan alat-alat kesehatan juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada Rakyat . Rakyat yang umumnya tidak mampu butuh Kesehatan, dan alat-alat kesehatan salah satu kunci pengobatan dan peningkatan kesehatan. ", ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik yang disinyalir akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional. "Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini. kondisi ini semua membuat Rakyat semakin tidak berdaya akibat semakin menurunnya daya beli Rakyat ", tegas Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun menyatakan dengan tegas agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. "Pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, juga melakukan penundanaan semua kenaikan PPN tersebut, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih. Juga memastikan tidak ada pencabutan subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat kecil termasuk UMKM.", tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pajak
 
  Pinjol dan E-Wallet Dikenakan Pajak Mulai 1 Mei 2022
  Pemerintah akan Kenakan Pajak untuk Penerima Fasilitas dari Kantor
  DPR RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  Kategorisasi Pajak Karbon dalam RUU KUP Perlu Tinjauan Kembali
  Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang
 
ads1

  Berita Utama
Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

 

ads2

  Berita Terkini
 
Cerita Farel Prayoga. Dari Mengamen Hingga Bikin Istana Negara Bergoyang !

Kalapas Yosafat Sebut 1.806 dari 2.040 WBP Lapas Salemba Terima Remisi HUT ke-77 RI, 16 Bebas

Peringati HUT ke-77 RI, Firli Bahuri: Saatnya Angkat Bambu Runcing Perangi Korupsi

Prediksi Pengamat, Ketua KPK Firli dkk Bakal Sibuk OTT Jelang Pemilu 2024

Kenduri dan Kirab Agung Nusantara Jelang HUT RI Ke 77, Boki Ratu Nita: Budaya Menjadi Induk Segala Produk Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2