Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Pemberian Izin TKA China Disesalkan
2021-05-18 04:17:27
 

WNA China saat tiba di Indonesia.(Foto: Dok SINDOnews)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona covid-19 yang mematikan seperti sekarang. Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saya benar-benar menyayangkan pemberian izin masuknya WNA China ke Indonesia di tengah situasi pandemi seperti ini. Kedatangan mereka ini tentu dikhawatirkan berpotensi membawa virus Covid-19. Belum lagi, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia. Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan," kata Saleh dalam keterangan persnya, Senin (17/5).

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengimbau Kementerian Ketenagakerjaan agar transparan, di mana para TKA China itu akan dipekerjakan. Idealnya, para WNI dulu yang diprioritaskan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Kualitias pekerja lokal tidak kalah dengan pekerja asal China. Indonesia sendiri kini sedang menghadapi wabah Covid-19 yang belum selesai. Bila kelak, sudah selesai bisa dipikirkan lagi soal TKA asal China itu.

"Sangat disayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan. Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN," tutur Saleh.

Sementara, Kabar mengenai masuknya lagi warga negara China ke tanah air di saa lebaran kembali mengusik perasaan rakyat Indonesia. Sebab di dalam negeri, warga sedang dilarang untuk mudik hingga berziarah ke makam demi mencegah penularan Covid-19.

Belum lagi, kata Saleh, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia. Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan dan masa depan mereka masih belum jelas akibat pandemi.

"Mengapa pekerjaan yang tersedia tidak diprioritaskan bagi WNI? Apa sih jenis pekerjaan yang mesti membutuhkan TKA China? Kementerian Tenaga Kerja perlu terbuka terkait masalah ini," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (17/5).

Selain itu, lanjut Saleh, jawaban Kementerian Perhubungan terkait kedatangan TKA China ini dinilai tidak tepat. Persoalannya bukanlah jenis pesawat yang mereka pakai. Tetapi, mengapa TKA asal China ini masih terus-terusan diperbolehkan masuk.(mh/sf/DPR/sindonews/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2