Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
China
Pemerintah Lithuania Minta Ponsel China Dibuang Saja, Bagaimana Respons dari Tiongkok?
2021-09-24 06:53:33
 

Para peneliti mengatakan ponsel Xiaomi 10T 5G 'punya peranti yang bisa mendeteksi dan menyensor kata-kata seperti bebaskan Tibet dan Taiwan merdeka.(Foto: GETTY IMAGES)
 
CHINA, Berita HUKUM - Kementerian Pertahanan Lithuania meminta warga membuang telepon seluler buatan China dan menghindari membeli peranti baru buatan perusahaan elektronik dari negara tersebut.

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah Pusat Keamanan Siber Nasional melakukan tes terhadap telepon genggam buatan Xiaomi dan Huawei.

Para peneliti di lembaga ini menemukan ada "alat bawaan di ponsel Xiaomi yang berfungsi untuk menyensor kata-kata tertentu", sementara unit-unit buatan Huawei bisa "rentan terhadap serangan siber".

"Rekomendasi kami adalah tidak membeli ponsel baru buatan China dan membuang peranti lama yang telah dibeli secepat mungkin," kata Margiris Abukevicius, wakil menteri pertahanan Lithuania.

Penelusuran para peneliti di Lithuania memperlihatkan ponsel buatan Xiaomi, Mi 10T 5G memiliki perangkat lunak yang mampu mendeteksi dan menyensor istilah-istilah tertentu seperti "bebaskan Tibet", "hidup Taiwan merdeka", dan "gerakan demokrasi".

Para peneliti dalam laporan mereka mengatakan setidaknya ada 449 istilah yang bisa disensor oleh sistem ponsel Xiaomi, termasuk di peramban internet.

Di Eropa, kemampuan deteksi dan sensor ini dimatikan, namun para peneliti mengeklaim bahwa fitur ini bisa diaktifkan dari jarah jauh kapan saja.

Ditemukan pula bahwa peranti Xiaomi memindahkan data penggunaan ponsel yang terenkripsi ke server di Singapura.

"Ini penting [untuk diketahui] tak hanya bagi Lithuania, tapi juga semua negara yang menggunakan peralatan [buatan] Xiaomi," kata Pusat Keamanan Siber Nasional.

Popularitas pnsel buatan Xiaomi meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena harganya yang terjangkau, membuat penerimaan pada kuartal kedua tahun ini naik 64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bagaimana respons Xiaomi?

Xiaomi Corp. menyatakan bahwa gawai mereka tidak menyensor komunikasi para pengguna seperti yang diklaim pemerintah Lithuania.

"Xiaomi belum pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku personal para pengguna ponsel pintar kami, seperti saat melakukan pencarian, menelpon, mengunjungi laman atau menggunakan piranti komunikasi pihak ketiga," demikian pernyataan juru bicara Xiaomi kepada Reuters pada Rabu (22/9).

"Xiaomi sepenuhnya menghormati dan melindungi hak-hak yang sah semua pengguna," lanjutnya.

Mengenai tudingan memindahkan data penggunaan ponsel terenskripsi ke Singapura, yang melanggar regulasi data Eropa, Xiaomi merespons bahwa "mereka mematuhi Regulasi Proteksi Data Umum Uni Eropa."

Huawei P40






Huawei


SUMBER GAMBAR,GETTY IMAGES



Keterangan gambar,


Ponsel P40 5G buatan Huawei dikatakan membuat penggunanya rentan 'menjadi korban serangan siber'.




Laporan yang disusun Pusat Keamanan Siber Nasional juga menggarisbawahi cacat atau kelemahan pada ponsel buatan Huawei, P40 5G, yang dikatakan membuat penggunanya "rentan menjadi korban serangan siber".

Para peneliti lembaga ini mengatakan aplikasi toko resmi Huawei, AppGallery, "mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga di mana beberapa aplikasi yang dijual mengandung virus atau program jahat".

Seorang juru bicara Huawei kepada BBC mengatakan mereka terikat dengan hukum dan peraturan di negara-negara tempat mereka menjual produk dan juga memprioritaskan keamanan siber dan juga privasi.

Ia mengatakan data "tak pernah diproses di luar peranti Huawei".

"AppGallery hanya mengumpulkan dan memproses data seperlunya untuk memungkinkan pengguna melakukan pencarian, menginstal, dan mengatur aplikasi pihak ketiga ... prinsip ini sama dengan toko-toko aplikasi lain mana pun," kata juru bicara Huawei.

Ia menambahkan Huawei melakukan pengecekan keamanan secara berkala untuk "memastikan pengguna hanya mengunduh aplikasi yang aman".

Para peneliti di Pusat Keamanan Siber Nasional juga mengetes unit buatan OnePlus namun tidak menemukan masalah.

Laporan ini dikeluarkan di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Lithuania dan China.

Bulan lalu, China mendesak Lithuania mencopot duta besar mereka di Beijing dan mengatakan mereka akan menarik dubes mereka di Vilnius.

Ketegangan berawal ketika Taiwan mengumumkan perubahan nama kedutaan mereka di Lithuania, yang sekarang disebut Kantor Perwakilan Taiwan.

Kantor kedutaan Taiwan lain di Eropa dan Amerika Serikat tidak menggunakan nama Taiwan tapi memakai nama ibu kota Taipei.

Pemerintah China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > China
 
  Pemerintah Lithuania Minta Ponsel China Dibuang Saja, Bagaimana Respons dari Tiongkok?
  Demo Besar Hong Kong: 'Lebih 1 Juta Orang' Menentang UU Ekstradisi ke China
  China Keluarkan Larangan Perjalanan ke AS Bagi Warganya
  Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar
  Sebarkan Rumor Kiamat, Lebih dari 800 Orang Ditangkap di China
 
ads1

  Berita Utama
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Para Ilmuwan Mendeteksi Varian Baru COVID-19 di Afrika Selatan

Jumlah Besar Kelompok Keagamaan Jadi Modal Potensial Gerakan Penyelamatan Lingkungan

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2