Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Penghinaan Lambang Negara
Pemohon Uji Materi Aturan Sanksi Pidana Penghinaan Lambang Negara Perbaiki Permohonan
2023-05-13 02:28:29
 

Leonardo Siahaan selaku Pemohon menjelaskan pokok perbaikannya pada sidang panel uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rabu (10/05) di Ruang Sidang MK.(Foto: MK/Humas/Ifa).
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan uji materiil aturan mengenai sanksi pidana terhadap penghinaan lambang negara sebagaimana termuat dalam Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kedua Perkara Nomor 36/PUUXXI/2023 yang diujikan oleh Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung digelar pada Rabu (10/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Selain menguji Pasal 237 huruf c KUHP, para Pemohon juga menguji Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 256 KUHP.

Dalam sidang dengan agenda perbaikan yang digelar pada Rabu (10/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK, Leonardo yang hadir langsung menyampaikan sejumlah perbaikan. Perbaikan tersebut diantaranya perubahan argumentasi dengan memasukkan subjudul, yaitu MK pernah membatalkan suatu undang-undang yang memiliki masa tunggu berlaku. Kemudian, sambung Leonardo, pihaknya memasukkan beberapa pasal yang diperbaharui yakni Pasal 256 dan Pasal 100 KUHP.

“Di sini kami membuat suatu tabel di halaman 8 dimana disitu, Yang Mulia, lihat bahwa di dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dimana disitu adalah pokok perkaranya adalah UU SPPA yang mana waktu itu sebenarnya UU SPPA itu bisa dikatakan belum berlaku atau masa tunggunya 2 tahun. Tetapi kemudian Yang Mulia menyatakan bahwa UU SPPA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Leonardo di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Sebelumnya, Para pemohon, Pasal 237 huruf c KUHP serupa dengan Pasal 57 huruf d KUHP yang pernah dibatalkan MK. Ia menilai dengan memasukkan kembali pasal tersebut, Pemerintah menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012

Pemohon mendalilkan tidak ada pembedaan serupa sama sekali tetapi yang menjadi ironis Pasal 57 itu yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 entah kenapa diberlakukan kembali dan dimasukkan kembali kedalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 237. Artinya, bahwa di sini sudah menandakan Pemerintah tidak mematuhi putusan MK atau dalam bahasa kasarnya putusan MK ini hanya dianggap formalitas aja, sehingga Pemerintah tidak melaksanakan putusan MK ini yang sudah ada tertera Putusan Nomor 4/PUU-X/2012. Ini menjadi sangat ironis pemerintah tidak mengakui atau melaksanakan putusan Mk tersebut dan dituangkan kembali ke KUHP.

Dalam permohonannya, para Pemohon juga mempersoalkan mengenai sanksi pidana bagi orang yang hendak melakukan unjuk rasa maupun demonstrasi tanpa adanya izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 256 KUHP. Pemohon beranggapan pasal tersebut menimbulkan kerugian potensial dan dalam hal mengancam kebebasan berpendapat seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 100, Pasal 237 huruf C dan Pasal 256 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.(MK/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Penghinaan Lambang Negara
 
  Pemohon Uji Materi Aturan Sanksi Pidana Penghinaan Lambang Negara Perbaiki Permohonan
  Soal Bendera Merah Putih Ada Logo PKB, Eggi Sudjana: Pasal 57 Huruf C dan D UU No 24 Tahun 2009 Jelas Sekali Dilanggar
  Interupsi Al Muzammil Yusuf Tanyakan Penangkapan Nurul Fahmi Pembawa Bendera Bertuliskan Kalimat Syahadat
  Ustadz Arifin Ilham Ajukan Penangguhan, Nurul Fahmi Pembawa Bendera Bertulis Arab Dibebaskan
  Dituding Hina Lambang Negara, Zaskia Gotik Jadi Cibiran Netizen
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2