Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Samsat
Pengamat Dukung Samsat Cikokol Terkait Penyertaan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Pengurusan Pajak Kendaraan
2021-08-27 10:19:19
 

Tampak depan kantor Samsat Cikokol, Kota Tangerang.(Foto: BH /mos)
 
TANGERANG, Berita HUKUM - Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cikokol Kota Tangerang tengah melakukan sosialisasi adanya tambahan persyaratan baru bagi wajib pajak yang akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Unit Surat Tanda Nomor Kendaraan Samsat Cikokol AKP Kharisma Arbita Bangsa menyebutkan, sertifikat vaksinasi Covid-19 akan menjadi syarat tambahan yang akan diberlakukan di lingkungan kerjanya.

Selain itu, guna terwujudnya kebijakan tersebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan satuan tingkat atas.

"Iya benar, jadi ini lagi sosialisasi. Kalau arahan dari Korlantas Polri, belum dapat tertulisnya, cuma dari Kemenpan RB itu kan untuk pelayanan publik diarahkan untuk pakai kartun vaksin, supaya mencegah Covid-19," ujar Kharisma kepada wartawan, Kamis (26/8).

Menurut dia, tujuan dari melampirkan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran Corona yang dimulai dari tempat pelayanan publik.

Lebih lanjut, jika ada wajib pajak yang ingin mengurus pajak kendaraan dengan status belum divaksin agar dapat mengikuti proses medis itu terlebih dahulu."Yang belum vaksin diarahkan untuk vaksin dulu," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menilai pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 dalam pelayanan publik di kantor Samsat Cikokol merupakan langkah yang tepat.

"Memang harus gitu. Tujuannya untuk membasmi atau mengurangi pandemi," kata Agus kepada pewarta BeritaHUKUM, Jumat (27/8).

Agus pun menyayangkan jika masih ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan itu. "Bukan untuk ini perlu apa enggak, berhak apa enggak, melanggar HAM apa enggak. Melainkan, salah satu mekanisme tracing pandemi," pungkasnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Samsat
 
  Samsat Kota dan Kabupaten Bekasi di Mata Warga: Terima Kasih Sudah Berikan Kenyamanan untuk Kami
  Pertama Kali ke Samsat Jaktim untuk Bayar Pajak Mobil, Warga: Petugas Sangat Ramah dan Welcome
  Mudahnya Membayar Pajak Kendaraan Tahunan di Layanan Samsat Keliling Jakarta Timur
  Kassubid Provos Bidpropam Polda Metro Datangi Samsat Jakarta Pusat dan Utara, Ada Apa?
  Pengamat Dukung Samsat Cikokol Terkait Penyertaan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Pengurusan Pajak Kendaraan
 
ads1

  Berita Utama
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Para Ilmuwan Mendeteksi Varian Baru COVID-19 di Afrika Selatan

Jumlah Besar Kelompok Keagamaan Jadi Modal Potensial Gerakan Penyelamatan Lingkungan

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2