Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Pailit
Penjelasan Yusril, Kuasa Hukum Maybank terkait Kepailitan PT Meranti Maritim
2016-12-15 21:28:51
 

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc selaku Kuasa Hukum Maybank saat konferensi pers di Ihza & Ihza Law Firm di gedung 88 Casablanka Office Tower, Jakarta, Kamis (15/12).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan adanya pemberitaan yang sempat dilansir di beberapa media massa terkait kepailitan PT Meranti Maritim dan Henry Djuhari yang melibatkan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia). Yusril Ihza Mahendra, selaku Kuasa Hukum Maybank menyampaikan bahwa ketidakmampuan PT Meranti Maritime membayar hutangnya setelah diberikan fasilitas oleh Maybank Indonesia dalam tujuan pembelian Kapal dengan nilai pokok kredit sebesar USD 33.249.999,67 pada 29 Juli 2011 lalu.

Yusril Ihza Mahendra,mengungkapkan bahwa kasus Itu dikarenakan, "PT Meranti Maritime mengalami kesulitan pembayaran kewajiban kreditnya pada Maybank Indonesia hingga berstatus 'Kredit Macet'," ujar Yusril, menjelaskan pada awak media saat konferensi pers di Ihza & Ihza Law Firm di gedung 88 Casablanka Office Tower, Jalan Casablanka Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada, Kamis (14/12).

Selanjutnya, sehubungan dengan ketidakmampuan membayar hutangnya, sambung Yusril mengatakan, kemudian Henry Djuhari mengajukan secara sukarela ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekaligus melampirkan proposal perdamaian untuk disetujui oleh para kreditur. "Hingga Maybank Indonesia dalam hal ini tidak pernah mengajukan kondisi pailit terhadap Meranti Maritime dan Henry Djuhary," jelas Yusril sebagai Kuasa Hukum Maybank.

Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa, kliennya tidak pernah mempailitkan nasabah. " Maybank, hanya mencoba menyelamatkan hutang piutang nasabah yang bermasalah," ujarnya.

"Mereka mengajukan PKPU sukarela pada sekitar tanggal 23 November 2015. Dalam proses itulah dimana mengajukan perdamaian sebanyak 7 (tujuh) kali dan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu selama 270 hari itu tidak kuorum," terang Yusril lagi.

Namun, baik Kreditur dari Maybank maupun proposal yang diajukan oleh PT Meranti Maritime itu, yang mana basic-nya di bidang Perkapalan, switch (berputarhaluan) ke 'property'. Yang diajukan tidak memenuhi dari sebagian hutang dia, maka meminta perpanjangan waktu. Adapun komponen hutang, terdiri dari baik itu Hipotek atas kapal, hak tanggungan atas tanah (bilangan Jakarta Pusat), Personal Guaranty dari pihak Henry DJauhari.

Dengan proposal ini, PT Maybank merasa kesulitan. Karena mereka tidak punya pengalaman dalam bidang properti, padahal lebih pada perkapalan selama ini. "Walau ada, namun bagi Maybank tidak terlalu diterima karena switch dari perkapalan ke usaha properti. Selain itu selang waktu 21 tahun terlalu lama.

"Dalam hal ini murni merugikan dari sisi swasta, tidak ada kaitan dengan kerugian uang negara, serta tidak ada kaitannya dengan maritim juga sama sekali juga," papar Yusril.

Nanti kedepannya kami akan diundang dalam rangka pemberesan, pembagian Maybank, kreditur, dan sebagainya. Yang ada kaitan dengan Maybank sudah, Karena sudah dinyatakan pailit, itu tugas kurator. Total sebesar 485 Miliar, dimana ekuivalen sejumlah kisaran 33,2 juta US dollar," ujar Yusril.

Untuk diketahui pula bahwa, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia d/h PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) merupakan bank swasta nasional berbadan hukum dan telah berdiri selama 57 tahun lamanya adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dengan 430 kantor cabang, termasuk cabang Syariah dan luar negeri, bahkan terdapat sebanyak 1.618 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) di seluruh Indonesia.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pailit
 
  PT Java Star Rig dan PT Atlantic Oilfield Services Dinyatakan Pailit Usai Proposal Perdamaian Ditolak Mayoritas Kreditur
  Paprik Pupuk PT MGI Surabaya Jatim Terancam di Pailitkan, Apabila Tak Bisa Bayar Hutang
  Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
  Kasus Hotel Aston Bali Bukti Masih Maraknya Mafia Kepailitan di Indonesia
  Penjelasan Yusril, Kuasa Hukum Maybank terkait Kepailitan PT Meranti Maritim
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2