Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

Penyusunan Anggaran Masih Dilakukan Tertutup
Saturday 20 Aug 2011 12:59:10
 

Pidato kenegaraan Presiden dalam menyampaikan nota keuangan (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA-Proses penganggaran masih dilakukan secara tertutup. Bahkan, cenderung bersifat oligarki dan tidak jelas peruntukannya. Alokasi anggaran untuk kementerian serta lembaga negara juga masih dipertanyakan dampak positifnya.

"Mulai dari perencanaan, RKP dan Rakerbangnas hanya mengundang orang, tapi tidak pernah ada proses pembahasan yang serius. Ketika masyarakat ingin memberikan masukan draf penganggaran, itu tidak bisa diakses," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/8).

Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah dan DPR dinilai sama-sama bertanggung jawab menyangkut penganggaran. Pada proses penganggaran, mereka lupa dengan persoalan substansial kebutuhan rakyat, tapi malah larut dalam kerutinan.

"Saya ini terkadang susah membedakan antara pemerintah dan DPR karena mereka sama kok, pemerintah mengajukan, mereka DPR yang menyetujui. Sama-sama bertanggung jawab," ujar Andrinof Chaniago.

Dia mencontohkan, persoalan yang selalu muncul adalah menyangkut arus mudik dan balik lebaran. Salah satunya adalah, sering terjadi kerusakan kapal laut yang menyebabkan terganggunya lalu lintas penyeberangan melalui jalur laut.

"Selama ini kan kita selalu beli kapal bekas, kenapa sih anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak dialokasikan porsi 50 persen untuk beli kapal baru sehingga penyeberangan itu lancar. Tapi ketika mau menyusun APBN itu mereka lupa."

Menurut dia, alokasi anggaran untuk birokrasi selalu meningkat, khususnya menyangkut belanja aparat. Sementara, produktivitas birokrasi selama ini tidak pernah ada peningkatan. "Tapi kan tidak pernah mau dievaluasi dan ditingkatan bagaimana strategi mencari terobosan untuk perbaikan itu. Nah ini bagaimana mau menjadi lebih baik," pungkasnya.

Sementara Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo berharap, ada proses dialog yang transparan dan membuka peluang masukan dari masyarakat dalam proses pembahasan di DPR. "Kalau dikatakan kurang transparan memang perlu ada catatan kaki. Itu memang seharusnya mulai dari RKA KL," tandasnya.(jpc/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2