Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Putusan PKPU
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus
2025-11-17 19:24:40
 

Tim Kuasa Hukum Asianet, dari Raranta & Partners Lawyers.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Asianet Media Teknologi (Asianet) menghargai putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mandau Jaya Kontrindo (Makon). Putusan atas perkara dengan registrasi Nomor: 323/PDT.SUS-PKPU/2025/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut memberikan kejelasan atas posisi hukum para pihak serta memastikan proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengketa ini berawal dari klaim Makon terkait nilai pekerjaan atas dua (2) Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Asianet. Makon mengklaim telah menyelesaikan seluruh pekerjaan, bahkan melebihi ruang lingkup yang tercantum dalam PO, dan kemudian menerbitkan tagihan dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari nilai PO tersebut. Namun, Asianet mempertahankan posisinya bahwa Makon tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kedua PO tersebut.

"Asianet juga memberikan klarifikasi mengenai posisi keuangannya yang kuat dan sehat, sehingga perusahaan tetap mampu memenuhi seluruh kewajiban sesuai perjanjian dengan para mitra. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menempatkan perusahaan dalam proses PKPU," ujar Kuasa Hukum Asianet, Yance Hendrik Willem Raranta dari Raranta & Partners Lawyers, di Jakarta, Senin (17/11).

"Kami menghormati dan mengapresiasi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam memberikan putusan ini. Asianet tetap berkomitmen menjalankan prinsip profesionalitas, kepatuhan, serta transparansi dalam seluruh hubungan bisnis yang kami lakukan, sehingga para mitra bisnis Asianet tidak perlu khawatir karena Asianet berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan/perjanjian yang berlaku," demikian pernyataan resmi dari Rizky Rahmani selaku kuasa dari Direksi Asianet.

Asianet tetap membuka ruang dialog dan komunikasi yang konstruktif dengan Makon maupun seluruh mitra bisnis lainnya. Perusahaan berharap seluruh proses penyelesaian perbedaan pendapat di masa mendatang dapat dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama secara baik dan profesional,

Dengan berakhirnya proses hukum PKPU ini, Asianet akan terus fokus pada peningkatan layanan serta menjaga kualitas operasional bagi seluruh pelanggan dan pemangku kepentingan.(*/bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2