Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Tanah
Pernyataan Sikap Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Lawan Sentul City
2021-12-24 11:21:52
 

Persatuan Warga Desa Bojong Koneng dan Cijayanti saat mengadakan pertemuan, dan tampak Brigjen TNI Junior Tumilaar (tengah) turut hadir memenuhi undangan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan warga Desa Bojong Koneng dan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam wadah Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti menyampaikan pernyataan sikap yang disinyalir melawan tindakankesewenang-wenangan PT Sentul City atas lahan warga masyarakat. Selain itu, warga juga menyatakan akan mempertahankan lahan miliknya dari upaya perampasan.

"Kami tidak akan mundur. Saya Kanjeng Pangeran Norman, kami tidak akan mundur selangkah pun. Hak kami harus kami ambil, enak aja merebut tanah orang," tegas Norman, mewakili warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Bojong Koneng dan Cijayanti kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/12).

Sementara itu, penasehat Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Brigjen TNI Junior Tumillar meminta, agar pihak Sentul City menghentikan cara-cara penguasaan lahan dengan melanggar aturan hukum yang berlaku.

"Saya mendengar tanah warga di Desa bojong koneng, desa cijayanti Kecamatan Babakan Madang itu ada registernya, dulu dari PTPN PT perkebunan negara yang ke-11. Jadi tahun 94 itu sudah ada peta situasinya," bebernya saat memenuhi undangan pernyataan sikap tersebut.

"Dulu ada namanya tanah itu PT Fajar Marga Permai yang sekarang menjadi PT Sentul City," sambung Jenderal Junior Tumilaar.

Dia pun menghimbau, agar pihak Sentul City mengedepankan norma-norma hukum dan hak asasi manusia dalam menyelesaikan permasalahan lahan dengan warga. Junior Tumilaar juga mengungkapkan, bahwa warga memiliki data dan dasar hukum penguasaan lahan di wilayah tersebut.

"Warga punya data yang disebut warkah atau peta situasi. Jadi saya menghimbau Sentul City, jangan dibodohi masyarakat itu," cetus Junior Tumilaar.

"Ini peta situasi (warkah) skala 1:20.000 (satu banding dua puluh ribu), berarti setiap satu sentimeter di peta itu berarti 200 meter. Kita bisa tau itu, jadi jangan dibohongi bohongi masyarakat," lugasnya.

Seperti diketahui, permasalahan lahan antara warga dan PT Sentul City mengemuka ketika kepemilikan lahan warga desa Bojong Koneng dan desa Cijayanti diklaim oleh PT Sentul City atas dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Atas klaim itu, PT Sentul City juga melakukan somasi kepada beberapa warga setempat hingga penggusuran dan perampasan hak secara sepihak dan tanpa musyawarah.

M. Sani Alamsyah sebagai kuasa hukum dari pemilik lahan warga yang menuding adanya tindakan sewenang-wenang dari Sentul City kepada para warga mendesak, pemerintah pusat, daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap PT Sentul City.

"Cabut!! izin penguasaan lahan oleh PT Sentul City," kata Sani Alamsyah, melalui sambungan telepon, Kamis (23/12).

Sani Alamsyah mengaku, dirinya bersama sejumlah warga akan mengadu ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kapolri, Panglima TNI hingga DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kita bersama perwakilan warga akan melakukan audiensi dengan DPR RI, Presiden Jokowi, dan Kapolri untuk menyikapi tindakan semena-mena yg telah dilakukan oleh Sentul City," tandas Sani Alamsyah.

"Kita pun akan melakukan demo terukur di Gedung DPR RI, BPN Pusat, dan istana Presiden," tambahnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
  Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat
  Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah
  Pernyataan Sikap Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Lawan Sentul City
  Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023

Kajati Kaltim Meresmikan Rumah Restorative Justice di Kota Samarinda

Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2