Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pesantren
Pimpinan MPR Himbau Pemerintah Agar Lebih Memperhatikan Pesantren
2020-06-29 10:13:01
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, khususnya selama pandemi Corona Covid-19 berlangsung. Pesantren-pesantren kecil di daerah terpencil nyaris tidak tersentuh bantuan apapun. Padahal, mereka ini tetap diharuskan memenuhi protokol kesehatan, social distancing, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengecekan suhu, hand sanitizer.

Padahal, untuk melakukan protokol kesehatan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu seharusnya pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih besar bagi pesantren, khususnya yang berada di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu memberikan rapid tes kepada penghuni pesantren untuk menghindari potensi penyebaran virus tersebut dikalangan para santri.

"Selama ini pesantren dianggap tidak penting, dan bisa hidup sendiri dengan segala keterbatasannya, sehingga tidak perlu mendapat perhatian. Dalam kaitannya dengan oenyebaran Corona, hampir belum ada pesantren yang sudah mendapat bantuan rapid tes, karena semua baru tahap rencana, entah kapan akan dilaksanakan," kata Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil, usai menghadiri temu tokoh kebangsaan. Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al Ittihad Cianjur, Jawa Barat Sabtu (27/6). Ikut hadir pada acara tersebut Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa, dan pengasuh ponpes Al Ittihad KH. Kamali Abdul Ghani.

Selama Pandemi Covid berlangsung, kata Gus Jazil pesantren tetap menanggung sebagian biaya. Padahal, selama itu, pemasukan mereka relatif terbatas. Karena itu, semestinya pemerintah memberi perhatian dan bantuan, agar mereka bisa tetap survive dimasa sulit selama Pandemi ini.

Selama ini, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini, berbagai pihak sudah menyuarakan pentingnya pemerintah memberi perhatian lebih besar bagi pesantren. Bahkan setiap pertemuan dengan komisi 8, Menteri Agama senantiasa didesak untuk memberi bantuan yang lebih besar pada pesantren. Nyatanya, hingga kini banyak pesantren yang masih terbelakang. Bahkan, berbagai fasilitas yang sesungguhnya sangat dibutuhkan, belum tersedia. Ini membuktikan bahwa Menteri Agama kurang sensitif untuk membantu pesantren, apalagi jika melihat politik anggaran yang memang sama sekali tidak berpihak ke pesantren sama sekali.

"Dari sejarahnya, pesantren memang hadir untuk melayani mereka yang tidak mampu, karenanya pemerintah harus makin fokus untuk menata dan memberika oerhatiannya. Apalagi, kebanyak pesantren memang tidak punya akses anggaran, akhirnya mereka itu hidup seperti Alang Alang saja, hidup sendiri saja," kata Gus Jazil lagi.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia

Peringati HDKD ke-77, Lapas Salemba Gelar Baksos Membersihkan Masjid As-Salam BPOM RI

Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2