Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Kasus Tanah
Polda Metro Bantah Resmob 'Back Up' Mafia Tanah
2021-03-09 07:49:58
 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, didampingi Dirreskrimum PMJ Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat dan pejabat Kementerian ATR/BPN saat konferensi pers.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat membantah dugaan Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya telah mem-'back up' mafia tanah dalam sengketa sebidang tanah di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Ia menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Resmob adalah menindaklanjuti adanya laporan pasal 167 KUHP.

"Jadi bukan mem-back up tetapi menindaklanjuti laporan polisi dari pelapor. Laporannya memasuki pekarangan tanpa izin," tegas Tubagus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/3).

Lanjut Tubagus menjelaskan, laporan polisi terkait pasal 167 KUHP dibuat oleh PT. Proline Finance yang bersengketa dengan pihak ahli waris tanah tersebut, bernama Damiri H.Sajim. Kemudian pihaknya mendindaklanjuti laporan yang perlu dilakukan pertama oleh penyidik adalah mengecek siapa yang berhak atas tanah tersebut, tentunya berdasarkan dokumen.

"Kemudian dilakukan penelusuran, siapakah yang berhak terhadap lahan tersebut, setelah melalui pendalaman sedemikian rupa ada dua produk dari BPN sertifikat awalnya atas nama PT Proline. Kemudian berdasarkan surat dari SK Kanwil DKI ada pembatalan disitu penyidikan pending tidak berjalan," ujarnya.

Namun, Tubagus menerangkan, terhadap SK pembatalan, dikeluarkan SK Menteri yang menganulir pembatalan tersebut. Sehingga haknya balik lagi kepada PT Proline Finance berdasarkan sertifikat. Kata dia, PT Proline Finance dalam struktur perkara adalah sebagai pelapor, dan Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jadi bukan mem-'back up' tapi menindaklanjuti, laporan dikeluarkan oleh yang berhak. Haknya timbul karena ada surat keputusan Menteri ATR/BPN," lugas Tubagus.

Sebelumnya diberitakan, diduga memback up aksi mafia tanah di DKI Jakarta, Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut dibuat berdasarkan tindakan Resmob Polda Metro Jaya yang dianggap merugikan ahli waris dan menguntungkan mafia tanah terkait sebidang tanah seluas 7.999 meter persegi di daerah Kembangan, Jakarta Barat, senilai sekitar Rp 100 Miliar.

"Mereka (Resmob) mengambil alih lahan kita, katanya ada surat SK dari Menteri Pertanahan BPN untuk mengosongkan lahan tersebut, tapi setelah dikosongkan langsung diserahkan ke pihak lain lawan, PT. Proline Finance. Kami menganggap tindakan polisi itu merupakan tindakan premanisme," beber kuasa ahli waris, Charles Ingkiriwang, Jum'at (5/3).(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  'Mafia Tanah' Diduga Bermain di Bumi Sakinah 2, Advokat Pondang Saragih: Berharap PS PN Bekasi Mengungkap Fakta Hukum dan Status Kepemilikan Tanahnya
  Kejari Cimahi Terbitkan 2 Sprindik Kasus Tipikor Dugaan Pungli dan Pengadaan Tanah Pemakaman Covid-19
  PT Artha Persada Abadi di Laporkan ke Polisi, MS: Kiranya Polres Jaktim Segera Bertindak
  Menteri ATR Ungkap Pentingnya Kerjasama dengan Polri Terkait Penanganan Sengketa Pertanahan
  Penyidik Polda Banten Tetapkan 5 Orang Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Menguasai Tanah Reklamasi
 
ads1

  Berita Utama
Mudik Dilarang tapi TKA Boleh Masuk, Arya Dicecar Habis oleh Fadli Zon

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mudik Dilarang tapi TKA Boleh Masuk, Arya Dicecar Habis oleh Fadli Zon

Operasi Ketupat Jaya 2021, Ditlantas Polda Metro Adakan Swab Antigen Covid-19 Gratis di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat

Ini Pertimbangan Hukum MA Terkait Putusan SKB 3 Menteri

Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat

Ramadan Tinggal Sepekan, Ibadah Harusnya Bukan Kendor Tapi Gass Pooool

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2