Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Hacker
Polisi Tangkap Hacker 1.309 Situs di Sleman Yogyakarta
2020-07-08 21:36:27
 

Ilustrasi. Siber.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hacker berinisial ADC (28) ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Sleman, DI Yogyakarta, Jawa Tengah.

Lelaki tersebut diduga telah meretas ribuan laman daring milik lembaga pemerintah, swasta, hingga situs luar negeri.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yowono mengatakan, berdasar hasil pemeriksaan, ADC mengakui kepada penyidik telah meretas 1.309 laman daring.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan hack sebanyak 1.309 situs milik lembaga negara, lembaga pendidikan dan jurnal ilmiah," kata Argo di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).

Argo menerangkan, sejumlah laman daring yang berhasil diretas oleh tersangka ADC adalah milik Pemprov Jawa Tengah, Mahkamah Agung, AMIK Indramayu, Pengadilan Negeri Sleman, Universitas Airlangga, dan Lapas 1 Muara Enim.

Selain itu, tersangka ADC juga diketahui melakukan peretasan terhadap situs milik negara asing.

"Pelaku tidak hanya melakukan aksinya di Indonesia namun juga di beberapa negara lainnya seperti Australia, Portugal, Inggris dan Amerika," ujar Argo.

Lanjut Argo menerangkan bahwa tersangka ADC meretas laman untuk mengubah tampilan dan mengirim Ransomware, sehingga laman korban tidak bisa digunakan.

"Pelaku meminta sejumlah uang untuk ditukar dengan description key dari tersangka agar situs bisa digunakan kembali," terang Argo.

Atas perbuatannya tersangka ADC dijerat Pasal 27 Ayat (4) dan atau Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.(ayj/bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin

MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2