Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Inggris
Skandal Pesta dan Pelecehan Seksual di Balik Mundurnya PM Inggris Boris Johnson
2022-07-08 11:39:51
 

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, meninggalkan kantornya di Downing Street, London, Rabu (6/7).(Foto: GETTY IMAGE)
 
INGGRIS, Berita HUKUM - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif, Kamis (7/7) menyusul gelombang pengunduran diri menteri kabinet dan para eksekutif terkait cara penanganan perdana menteri soal tuduhan pelecehan seksual seorang anggota parlemen.

Namun Boris akan tetap menjabat sebagai pemimpin pemerintahan Inggris sampai musim gugur mendatang, saat ketua baru Partai Konservatif resmi terpilih.

Johnson mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (07/07) dan Inggris akan memiliki perdana menteri baru pada kwartal terakhir tahun ini.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua Partai Konservatif, posisi yang menjadikannya sebagai perdana menteri setelah gelombang pengunduran diri para pejabat pemerintah.

Hal ini terjadi setelah terungkap Johnson mengetahui dugaan skandal pelecehan seksual seorang anggota parlemen yang ia tunjuk sebagai wakil ketua kaukus parlemen pada Februari lalu.

Dalam pidatonya, Johnson mengatakan, "Saya ingin Anda tahu bahwa betapa sedihnya saya mundur dari pekerjaan terbaik di dunia."

Johnson mengatakan pemilihan ketua partai dimulai sekarang dan ia akan tetap menjabat sampai ketua baru terpilih.

Ia juga mengatakan sangat bangga atas sejumlah pencapaian, termasuk menyelesaikan Brexit - keluarnya Inggris dari Uni Eropa - melewati pandemi Covid serta memimpin Barat menghadapi aksi Vladimir Putin menyerang Ukraina.

Pengunduran pejabat paling besar dalam sejarah
Keputusan Johnson untuk mundur terjadi dua hari setelah lebih dari 50 eksekutif pemerintahan mundur. Angka pengunduran diri ini adalah yang terbesar sejak 1932, dan saat itu tercatat 11 anggota pemerintahan yang mundur.

Yang pertama mundur adalah Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Kesehatan Sajid Javid yang mengajukan pengunduran diri Selasa (5/7) karena cara PM Boris Johnson menangani tuduhan skandal pelecehan seksual seorang anggota parlemen dari partainya.

Pengunduran diri kedua menteri disusul oleh para pejabat lain.

Bahkan Menteri Keuangan Nadhim Zahawi, yang baru sehari menjabat, menulis surat desakan agar Boris lengser dari jabatannya.

Mundurnya para menteri dan para pejabat itu terjadi sebulan setelah Johnson menghadapi mosi tidak percaya di parlemen dan menang walaupun 41% anggota partainya sendiri menentang.

Upaya untuk menggesernya terjadi setelah muncul foto-foto dan bukti terjadinya pertemuan dan pesta di kantor pemerintah ketika terjadinya lockdown ketat di Inggris, yang diumumkan oleh pemerintah sendiri.

Skandal pelecehan seksual
Namun gelombang pengunduran diri secara besar pekan ini terjadi karena skandal pelecehan seksual menyangkut anggota parlemen Chris Pincher.

Pada tanggal 30 Juni lalu, surat kabar The Sun melaporkan Pincher, yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Kaukus Partai Konservatif di Parlemen, menggerayangi dua pria di satu klub di London.

Pincher yang ditunjuk oleh Johnson pada Februari lalu di tengah perombakan eksekutif, langsung mengundurkan diri.

Apa yang terungkap kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya Boris Johnson mengetahui tentang latar belakang Pincher terkait tuduhan pelecehan seksual yang juga pernah terjadi sebelumnya.

Para menteri dan juru bicara Johnson sempat menekankan bahwa perdana menteri tidak mengetahui terkait tuduhan spesifik menyangkut Pincher saat ia ditunjuk sebagai wakil ketua kaukus parlemen.

Namun Senin malam (04/07), fakta yang sebenarnya mulai terungkap.

Wartawan politik BBC Ione Wells mengungkap bahwa Johnson pernah menerima keluhan resmi terkait "kelakuan tak patut" terkait Pincher ketika dia menjabat sebagai pejabat urusan Eropa dan Amerika di Kementerian Luar Negeri pada 2019 dan 2020.

Pada Selasa (5/7) lalu, Sir Simon McDonald, mantan pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa Johnson secara resmi mendapatkan informasi terkait pengaduan itu.

Kantor perdana menteri Downing Street kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa Johnson mengetahui tentang pengaduan itu namun dia "lupa".

Pada Selasa itu juga, Johnson mengakui bahwa penunjukkan Pincher merupakan "kesalahan besar."

Namun, gelombang besar pengunduran diri terus bergulir sejak itu.(BBC/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

Komunitas Buruh Samarinda Dorong Firli Maju Pilpres 2024

Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan APRC Danau Toba Rally 2022

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2