Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pertamina
Taufik Rendusara: 21 Penghargaan Diraih DKI Sejak Ditinggal Ahok, Jadi Tidak Heran Pertamina Kini Rugi 11 T
2020-08-28 08:26:08
 

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pertamina..(Foto: Istimewa)
 
Nasib buruk diderita PT Pertamina di saat jabatan komisaris utama dipegang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tercatat Pertamina terlempar dari daftar Fortune 500 dan mengalami kerugian hingga Rp 11 triliun di semester pertama 2020.

Namun kondisi ini ternyata tidak membuat kaget politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara. Dia tidak heran dengan kinerja buruk yang dipertontonkan Ahok.

Setidaknya, dia membandingkan kondisi Pemprov DKI Jakarta saat dipimpin Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sejak ditinggal Basuki alias Ahok, Pemprov DKI akhirnya kembali bisa meraih 21 penghargaan dari berbagai lembaga," urainya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Rabu (26/8).

Atas alasan itu, Taufik mengaku tidak kaget jika Pertamina kini mengalami kerugian besar.

"Jadi saya tak kaget dengar berita Pertamina merugi Rp 11 trilliun sejak mantan gubernur DKI jadi komisaris Pertamina," tegasnya.

PT Pertamina (Persero) sendiri mencatatkan kerugian senilai 767,92 juta dolar AS atau setara Rp 11,28 triliun pada tahun berjalan semester I 2020. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan masih meraup untung 659,9 juta dolar AS.

Kerugian di semester I 2020 terjadi karena total penjualan dan pendapatan usaha lainnya anjlok 24,7 persen dari 25,54 miliar dolar AS menjadi 20,48 miliar dolar AS.?
Kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Ahok. Komisaris utama Pertamina itu sempat menyebut bahwa pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun sangat besar karena hampir setara APBN.

Demikian besarnya pendapatan BUMN sektor migas itu, Ahok menyatakan perlu pengawasan yang kuat agar Pertamina selalu untung.

"Kalau enggak diawasi dengan baik, direksi Pertamina enggak punya KPI (key performance indicator). Padahal KPI sifatnya administrasi semua. Jadi merem juga untung," kata Ahok dalam perbincangan dengan wartawan senior Andy F. Noya di akun instagram KickAndy Show, 27 Juni lalu.

Sementara itu, sebelum Ahok dilantak menjadi Komisaris Utama Pertamina pada 25 November 2019 lalu, pada periode yang sama tahun 2019 lalu Pertamina mampu meraup untung sebesar US$659,95 juta atau sekitar Rp9,56 triliun.(aa/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertamina
 
  Start Up Jebolan Pertamina Masuk Daftar Forbes Under 30
  Legislator Sesalkan Kilang Minyak Pertamina Kembali Terbakar
  Pertamina Disebut Ajukan Utang Rp44 Triliun Lewat 6 Bank Asing
  Tangki Pertamina Cilacap Kembali Terbakar, DPR: Perlu Evaluasi Mendalam
  Legislator Minta Segera Dibentuk Tim Investigasi Kebakaran Kilang Balongan
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi

Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil

Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2