Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Mobil Listrik
Tolak Subsidi Triliunan Rupiah Mobil Listrik, Legislator PKS: Alihkan untuk Transportasi Publik
2023-01-16 11:06:49
 

Ilustrasi. Tampak Mobil Listrik dari salah satu merk sedang melaju di jalan raya.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah mengkritisi rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi sebanyak Rp5 triliun untuk kendaraan listrik.

"Kebijakan ini kurang tepat, apalagi bagi mobil listrik baterai dan hybrid yang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sangat minim, mobil ini merupakan barang mewah tapi rencana insentif pembeliannya mencapai puluhan juta berasal dari uang rakyat," katanya di Komplek Senayan, DPR RI, Jumat (13/1) lalu.

Legislator Fraksi PKS ini menyebut jika alasan insentif mobil listrik karena ramah lingkungan tidak tepat.

"Di Eropa sumber listrik dari energi terbarukan dari angin dan matahari meningkat, sementara indonesia sekitar 61 persen sumber listriknya masih dari batubara yang berpolusi tinggi. Jadi memakai mobil listrik di Indonesia sama saja dengan memakai bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan," ujarnya.

Aleg asal Medan ini juga mengingatkan bahwa proses pembuatan baterai kendaraan listrik, penambangan logam, dan mineral dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

"Belum limbah baterai mobil listrik yang beracun dan sampai sekarang tidak bisa didaur ulang," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menolak kebijakan subsidi yang tidak akurat. Menurutnya, pemerintah harus fokus subsidi dan insentif untuk transportasi publik dahulu karena uangnya berasal dari anggaran negara.

"Dengan transportasi publik dibenahi, warga beralih pada kendaraan umum, polusi berkurang, macet berkurang, yang pada akhirnya akan ramah lingkungan juga," ujarnya.

Hidayatullah menyebut dalam kurun beberapa tahun belakangan angkutan umum kian berkurang, angkutan pedesaan, angkutan kota, bis umum sudah banyak hilang.

"Jelas konsumi BBM makin meningkat, karena pemerintah kurang berpihak pada transportasi publik. Tanpa kebijakan yang komprehensif pengunaan uang rakyat akan tidak tepat sasaran," ujarnya.(PKS/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023

Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara

HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi

Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023

Benny Rhamdani Geram, Pekerja Migran Indonesia Dimintain Biaya Paspor Rp 8 Juta oleh LPK

Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas

Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan

Polri Siap Tindak Tegas Impor Pakaian Bekas alias 'Lelong'

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2