Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Mobil Listrik
Tolak Subsidi Triliunan Rupiah Mobil Listrik, Legislator PKS: Alihkan untuk Transportasi Publik
2023-01-16 11:06:49
 

Ilustrasi. Tampak Mobil Listrik dari salah satu merk sedang melaju di jalan raya.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah mengkritisi rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi sebanyak Rp5 triliun untuk kendaraan listrik.

"Kebijakan ini kurang tepat, apalagi bagi mobil listrik baterai dan hybrid yang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sangat minim, mobil ini merupakan barang mewah tapi rencana insentif pembeliannya mencapai puluhan juta berasal dari uang rakyat," katanya di Komplek Senayan, DPR RI, Jumat (13/1) lalu.

Legislator Fraksi PKS ini menyebut jika alasan insentif mobil listrik karena ramah lingkungan tidak tepat.

"Di Eropa sumber listrik dari energi terbarukan dari angin dan matahari meningkat, sementara indonesia sekitar 61 persen sumber listriknya masih dari batubara yang berpolusi tinggi. Jadi memakai mobil listrik di Indonesia sama saja dengan memakai bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan," ujarnya.

Aleg asal Medan ini juga mengingatkan bahwa proses pembuatan baterai kendaraan listrik, penambangan logam, dan mineral dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

"Belum limbah baterai mobil listrik yang beracun dan sampai sekarang tidak bisa didaur ulang," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menolak kebijakan subsidi yang tidak akurat. Menurutnya, pemerintah harus fokus subsidi dan insentif untuk transportasi publik dahulu karena uangnya berasal dari anggaran negara.

"Dengan transportasi publik dibenahi, warga beralih pada kendaraan umum, polusi berkurang, macet berkurang, yang pada akhirnya akan ramah lingkungan juga," ujarnya.

Hidayatullah menyebut dalam kurun beberapa tahun belakangan angkutan umum kian berkurang, angkutan pedesaan, angkutan kota, bis umum sudah banyak hilang.

"Jelas konsumi BBM makin meningkat, karena pemerintah kurang berpihak pada transportasi publik. Tanpa kebijakan yang komprehensif pengunaan uang rakyat akan tidak tepat sasaran," ujarnya.(PKS/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Mobil Listrik
 
  Tolak Subsidi Triliunan Rupiah Mobil Listrik, Legislator PKS: Alihkan untuk Transportasi Publik
  Mulyanto: Subsidi Mobil Listrik Lukai Rasa Keadilan Masyarakat
  Ekspedisi Mobil Listrik Blits Singgah di Pemkab Kaur dan Disambut Gembira
  Ketua DPR Galakkan Mobil Listrik Jadi Gaya Baru Ekonomis
  Mobil Juara Dunia Karya Mahasiswa Indonesia Uji Lintas di Sirkuit Ferrari
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik

Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?

Foto-foto The Beatles yang Hilang Ditemukan, Sir Paul McCartney 'Dibanjiri Emosi'

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan

Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2