Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Berita Terkini >>
Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar | 2018-07-18 19:15:19
SURABAYA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo menyesalkan adanya pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China yang dilakukan oleh Kapolres Ketapang, Kalimantan Barat, yang videonya sempat viral beberapa hari belakangan. Hal tersebut diungkapkan Dossy di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

"Saat ini Kapolres Ketapang memang sudah diganti. Meski demikian saya tetap menyesalkan hal itu sampai terjadi. Pasalnya seluruh kebijakan di luar Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di satuan wilayah harus menginduk ke Mabes Polri oleh Kapolri tentunya," ujar Dossy.

Selain itu lanjutnya, meski menurut penjelasan Kapolres Ketapang belum ada MoU atau kesepakatan yang dilakukan, namun sejatinya tidak ada urgensi dan kaitannya pembuatan Kantor Polisi Bersama China di Indonesia. Karena tidak ada kedaulatan Negara China di wilayah Indonesia.

"Ini pelajaran berharga untuk Polri dan TNI juga, terutama yang berada di daerah-daerah. Saya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi," pungkas politisi dari Fraksi Partai Hanura ini.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari belakangan beredar video terkait pendirian Kantor Bersama Polisi China dan Indonesia di Ketapang, Kalimantan Barat. Konon dalam video tersebut
... .
Index Terkini >>
Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar

DPRD Berwenang Tunjuk Kepala Daerah Apabila Terjadi Kekosongan Jabatan

Lucinta Luna Melaporkan Akun @anti.halu Dianggap Menyebarkan Kebencian

Panglima TNI Berikan Penghargaan kepada Lima Babinsa Berprestasi

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

Kasus Hotel Aston Bali Bukti Masih Maraknya Mafia Kepailitan di Indonesia

Selanjutnya >>
ads
 
ads2
 
 
ads3
  Rubrik
  Politik   
2018-07-18 19:15:19
  Reskrim   
2018-07-16 13:09:19
  Nusantara   
2018-07-18 08:06:05
  Lingkungan   
2018-07-16 06:49:46
  Gaya Hidup   
Nonton Bareng Final Piala Dunia di Parlemen | 2018-07-16 21:00:01
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI Oesman Sapta menggelar nonton bareng (nobar), final piala dunia 2018, antara Perancis dan Kroasia. Acara tersebut berlangsung di Loby Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Jakarta, Minggu (15/7)... .
  Perdata   
Kasus Hotel Aston Bali Bukti Masih Maraknya Mafia Kepailitan di Indonesia | 2018-07-17 13:12:31
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejahatan mafia kepailitan saat ini sudah semakin serius. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang dipailitkan oleh kurator dengan cara-cara tidak etis bahkan melanggar pidana harus segera ditangani oleh pihak berwenang.

Perbuatan
... .

  Eksekutif   
Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado | 2018-07-17 20:54:26
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi olahraga yang baru saja dibentuk yakni Wanita Selam Indonesia (WASI) berencana memecahkan Rekor MURI dengan mengadakan penyelaman massal oleh penyelam wanita dan pembentangan bendera merah putih terpanjang di Indonesia... .

  White Crime   
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK | 2018-07-17 14:04:28
JAKARTA, Berita HUKUM - Pekan kedua bulan Juli pasca perayaan Idul Fitri 1439 H atau tahun 2018, ribuan massa aksi mengatasnamakan Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang... .

  Legislatif   
DPRD Berwenang Tunjuk Kepala Daerah Apabila Terjadi Kekosongan Jabatan | 2018-07-18 19:05:37
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan, DPRD berwenang untuk memilih Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor... .

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2