JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan dana Rp 20 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) untuk menyelesaikan masalah keuangan PT Jiwasraya.
"Fraksi PKS tidak sependapat dan tidak setuju pemberian PMN sebesar Rp 20 trilliun kepada PT BPUI (Persero), untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero)," tegas politisi PKS Anis Byarwati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/9).
Menurutnya, kerugian yang dialami Jiwasraya merupakan kejahatan korupsi atau perampokan dan harus diproses...Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Masih dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda Di Jalan dan Gerakan Peduli Kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) acara tersebut bertempat di Gelora... Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Walaupun sudah empat kali ditolak, tapi permohonan kelima dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang( PKPU ) Nomor: 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ini, dikabulkan oleh majelis hakim dengan mengesampingkan seluruh... Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan mengenai izin Dewan Pengawas dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinilai akan melemahkan proses penegakan yang dilakukan... Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan... Baca Selengkapnya.
PT. Zafa Mediatama Indonesia Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359 info@beritahukum.com
