Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Berita Terkini >>
Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018 | 2018-01-21 08:28:24
SURABAYA, Berita HUKUM - Tanwir I 'Aisyiyah mengandung makna strategis keberpihakan masyarakat, secara lebih khusus bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pemberdayaan ekonomi, terutama bagi masyarakat Indonesia yang masih dalam taraf pra-sejahtera.

Disampaikan Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam pidato iftitahnya bahwa dalam kehidupan kebangsaan usaha-usaha gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan pilar kemakmuran bangsa merupakan ikhtiar mewujudkan cita-cita nasional.

Terkait dengan tahun politik pilkada serentak tahun 2018, lanjutnya, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi semua pihak agar tercipta kondisi pilkada yang positif dan akan membawa pada proses demokrasi yang berkeadaban.

"Sementara itu, permasalahannya pada orientasi politik dan orientasi kekuasaan yang mengandalkan uang dan transaksi politik lain yang mempertaruhkan hajat hidup orang banyak. Konspirasi politik yang jelas merugikan publik, politik identitas yang meretakkan solidaritas bangsa dan politik kotor lainnya yang mempersempit ruang bagi kader-kader Indonesia terpercaya," kata Noor dalam pembukaan Tanwir 1 'Aisyiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, pada Jum'at (19/1).

Noor
... .
Index Terkini >>
Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI

Kepala Bakamla RI Resmikan Kapal Terbesar Karya Anak Bangsa

Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

Waktu Terbatas, Tidak Semua Parpol Diverifikasi Faktual

Selanjutnya >>
ads
 
ads2
 
ads3
  Rubrik
  Politik   
2018-01-21 08:28:24
  Reskrim   
2018-01-19 08:28:48
  Nusantara   
2018-01-19 07:52:55
  Lingkungan   
2018-01-18 07:45:58
  Gaya Hidup   
Telkomsigma Sasar UKM Melalui Solusi 'Mobile Cloud' | 2018-01-18 08:35:09
JAKARTA, Berita HUKUM - Telkomsigma, perusahaan penyedia solusi teknologi informasi terintegrasi kembali memperkuat aplikasi "mobile cloud" untuk memperluas cakupan bisnis ke pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) dan ritel.

"Mobile cloud` memiliki berbagai keunggulan yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna... .
  Perdata   
DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak | 2018-01-13 08:31:58
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, merilis nomor polisi (nopol) dan jenis mobil mewah yang menunggak pajak. Mobil yang terdiri dari berbagai macam merek tersebut masing-masing berharga Rp 1 miliar ke atas.

Gubernur DKI
... .

  Eksekutif   
Kepala Bakamla RI Resmikan Kapal Terbesar Karya Anak Bangsa | 2018-01-19 03:44:32
BATAM, Berita HUKUM - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ka Bakamla RI) Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., meresmikan kapal patroli terbesar karya anak bangsa bernama KN Tanjung Datu-1101, dalam suatu upacara di Dermaga PT. Palindo Marine... .

  White Crime   
LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK | 2018-01-17 16:37:06
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LBH Awalindo Samsi Eka Putra yang mendapat mandat khusus dari masyarakat Lampung Utara mengatakan, dari penelusuran dan data yang dimiliki, adanya sejumlah uang dugaan korupsi yang sangat fantastis di Lampung Utara.

Komisi
... .

  Legislatif   
Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor | 2018-01-19 03:34:09
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian... .

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2