Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Pidana
Hukuman Mati
DPR Pertanyakan Dasar Pemohon Soal Korupsi Saat Bencana Alam | 2019-03-07 20:23:49
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan dengan mudah. Khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam.

"Bencana alam memiliki beragam bentuk dan skala yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Apakah saat terjadi longsor atau banjir, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati? Tentu masalahnya tidak sesederhana itu,"
... .
 Index Pidana >>
DPR Pertanyakan Dasar Pemohon Soal Korupsi Saat Bencana Alam

Kasus OTT Bidan dan dokter PTT yang Korupsi di Kaur Telah Inkrah

Ketum PPP: Serangan Jokowi Ke Prabowo Bisa Dipidanakan

Ada Apa Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pemerkosaan Kakak Beradik dan Ibu Korban

Terdakwa Kasus Penganiaya Wartawan Bogor Divonis 4 Tahun Penjara

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob

Ini Alasan Presiden Jokowi Bebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir

Chiko Terbukti Membunuh di THM, Hakim Vonis 15 Tahun Penjara

Petugas Lapas Bontang Seperti 'Algojo', Napi Dipukul Diduga Hingga Bocor Kepala

ads
 
ads2
 
 
ads3
 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2