Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Syariah
'Merger' 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
2020-10-18 15:35:03
 

Ilustrasi. Suasana di Bank Mandiri Syariah.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif untuk melakukan penandatanganan conditional merger agreement untuk menyatukan ketiga bank BUMN syariah nasional, yakni PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah menjadi satu entitas.

Anis menilai rencana merger tiga bank syariah BUMN bisa menjadi salah satu langkah bagus dalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut yang juga Doktor Ekonomi Islam ini, Pemerintah sebagai pemegang saham, harus melakukan konsolidasi di semua lini bisnis berdasarkan core competence sesuai lini dan bidang usahanya, untuk mencapai kinerja yang bagus dan efisien.

Secara khusus, Anis berpesan kepada Pemerintah, agar bank syariah hasil merger ini memiliki misi utama untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih merata bagi rakyat, bukan hanya mengejar profit. "Dampak merger ketiga bank syariah ini harus signifikan terhadap kelangsungan UMKM yang jumlahnya di Indonesia mencapai 99,99 persen (64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta)," kata Anis dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (15/10).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga menekankan kepada Pemerintah bahwa merger 3 bank syariah BUMN ini, harus menjadi bukti keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas kepada rakyat, dengan memberikan dukungan kepada UMKM, yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Pemerintah dapat menugaskan bank syariah hasil merger, untuk memperhatikan sektor UMKM dan mengawal UMKM hingga mampu berdaya saing, dengan meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil dan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kelas menengah," pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu.(alw/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Syariah
 
  'Merger' 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
  Sabara K Ngou: Darul Arqam akan Menjadi Pusat Bisnis Syariah dan Wisata Religi di Gorontalo
  Pemikiran KH Ma'ruf Amin untuk Kemajuan Teknologi dan Keuangan Syariah
  PSI dan PDIP Tolak Perda Syariah, Wasekjen MUI: Tandai !
  Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah
 
ads1

  Berita Utama
Tepis Megawati, PKS: Kaum Milenial Banyak Karyanya

Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

 

ads2

  Berita Terkini
 
MUI Serukan Boikot Perancis !

Sikap Indonesia Soal Pernyataan Presiden Perancis Macron

Ketua MKD Ingatkan Makna Sumpah Pemuda

Sinergitas TNI-Polri Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Ulama Aceh Ditikam Saat Maulid, HNW: Terjadi Lagi...

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2