Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
PilGub
Langgar Kode Etik, Ketua KPU DKI Jakarta Diberi Peringatan Tertulis
 

Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota DKPP dgn anggota yang lain. (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dahliah Umar, dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dahliah Umar juga terbukti melanggar sumpah jabatan dan asas-asas profesionalisme dan akuntabilitas, dengan berlindung di balik mekanisme pengambilan keputusan kolektif-kolegial untuk tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua KPU DKI Jakarta.

Atas pelanggaran Kode Etik tersebut, DKPP memutuskan, menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Dahliah Umar.

Selain itu, DKPP juga mengingatkan, sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar agar segera mengambil langkah-langkah untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pasti, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mengundang seluruh pasangan calon yang memberi masukan pada rapat pleno penetapan DPT pada 2 Juni 2012, tanpa mengubah tahapan yang sedang berjalan.

Demikian kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Jumat (6/7), di Gedung Sekretariat Negara, Jl. MH. Thamrin, Jakarta.

“Dahliah terbukti telah melanggar Kode Etik pasal 5 huruf c, pasal 11 huruf a, pasal 12 huruf c, dan pasal 12 huruf d, serta pasal 41 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran,” urai Jimly Seperti dikutip dari kpu.go.id pada Jumat (6/7).

Pelanggaran Kode Etik tersebut, menurut Jimly, karena sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah terbukti tidak menindaklanjuti masukan dari para pasangan calon atas temuan kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan tidak menetapkan sebagaimana mestinya, melainkan hanya melakukan penandaan. Hal itu kemudian menimbulkan ketidakpastian, keraguan, dan kecurigaan.

Kode Etik dimaksud diatur dalam pasal 36 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam sidang yang terbuka itu, selain Prof. Jimly sebagai Ketua DKPP, hadir juga anggota DKPP yang lain, yakni, Ida Budhiati, Saut H. Sirait, Nur Hidaya Sardini, dan Nelson Simanjuntak.

Sebagai pihak Teradu, kelima anggota KPU DKI Jakarta hadir lengkap, yakni Dahliah (Ketua), Jamaluddin Hasim, Aminullah, Sumarno, dan Suwantono.

Sedangkan dari pihak Pengadu, hadir B. J. Bangkit (perwakilan dari tim advokasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin-Nono Sampono), Sirra Prayino (perwakilan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama), dan Agus Okto (perwakilan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini).

Sidang dengan agenda pembacaan keputusan tersebut merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, DKPP menggelar 2 (dua) kali persidangan pada 27 Juni dan 3 Juli 2012, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. (dd/red/sya)



 
   Berita Terkait > Pilgub
 
  Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!
  Komite Rakyat Nasional: Pak Dedi Mulyadi Menggambarkan Sosok Seorang Pancasilais
  Pilgub Lampung: Kandidat Mulai Bidik Pasangan Masing-Masing
  Figur Rustringsih Bumerang Untuk Dinasti Karno
  H -3 Undangan Pemilukada Sumut Belum Sampai ke Masyarakat Sunggal
 
ads1

  Berita Utama
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'

Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton

Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2