Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Omnibus Law
3 Konfederasi Buruh Hidupkan Kembali MPBI Bersatu Tolak RUU Omnibus Law
2020-02-29 23:47:21
 

Sejumlah kelompok buruh dalam wadah MPBI menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.(Foto: BH /amp)
 

JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga kelompok atau konfederasi buruh skala besar yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sepakat menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Adapun tujuan MPBI dihidupkan kembali ialah untuk bersatu menggalang kekuatan buruh dalam rangka melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang akan mendegradasi hak-hak pekerja buruh Indonesia, dengan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.


 


"Hari ini kami sepakat dan setuju untuk mengaktifkan kembali majelis pekerja buruh Indonesia (MPBI)," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers bersama 3 kolompok buruh, di kawasan Kuningan, Jakarta, Jum'at sore (28/2). 


 


Andi menjelaskan, MPBI akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendegradasi hak-hak pekerja buruh Indonesia, dalam segala bentuk kegiatan baik secara parlementer maupun ekstra parlementer melalui strategi konsep-lobi-aksi.


 


"Karena yang kami lawan adalah kekuatan besar," lugasnya.


 


Menurut Andi, terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR RI pada 12 Februari 2020 dinilai tidak mengakomodir aspirasi dari kepentingan para pekerja dan buruh secara adil.


 


"Buruh tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan RUU. Siapa yang membuat draft RUU omnibus law. Banyak hal tidak jelas soal rancangan undang-undang cipta kerja itu," bebernya.


 


Ditempat sama, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menuturkan, MPBI lahir kembali untuk melakukan tujuan yang sama membela kepentingan buruh.


 


"Kalau kami mempunyai tujuan yang sama kenapa kita ngak bersatu saja," ucapnya.


 


Elly pun menantang seluruh buruh untuk bersatu melakukan perlawanan menolak dan membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.


 


"Berani kita batalkan RUU Omnibus Law," tanya kepada para perwakilan buruh yang turut hadir dalam acara itu. "Berani!!!," seraya buruh menjawab tantangan itu.


 


Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, serikat pekerja akan membangkitkan kembali sejarah yang sama dalam wadah Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). 


 


Iqbal menyebut isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security).


 


Tiga prinsip ketenagakerjaan itu, lanjut Iqbal, tergambar dalam peraturan RUU Cipta Kerja yang akan berimbas pada sejumlah hal pokok.


 


"Antara lain, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan, pekerja kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan dikontrak seumur hidup, potensi kemudahan PHK, TKA yang berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana untuk pengusaha dihilangkan," ujarnya.


 


"Melihat adanya potensi ancaman akibat adanya omnibus law RUU Cipta Kerja, dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan semangat kebersamaan serikat pekerja serikat buruh menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia, MPBI reborn," tandasnya.(bh/amp)




 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  Pasal Pembentukan LPI dalam RUU Ciptaker Tabrak UU
  WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
  DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
  Menteri ATR Soal Omnibus Law: Diharapkan Mengundang Banyak Investor
  Rocky Gerung: Pesan Omnibus Law Hanya 2, Tekan Upah Buruh dan Rusak Lingkungan
 
ads1

  Berita Utama
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dana Haji Dialihkan Untuk Perkuat Rupiah, Rizal Ramli: Pemerintah Kehabisan Ide, Payah Deh...

Habib Aboebakar Sayangkan Dua Kado Pahit di Hari Lahir Pancasila

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan

Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2