JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI resmi menetapkan 6 General Manager (GM) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk pada periode 2010-2021 sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditi emas sejumlah 109 ton. Keenam tersangka yaitu masing-masing berinisial TK, HN, MA, ID, DM, dan AH.

"Tersangka berinisial TK periode 2010-2011, DM 2011-2012, HM periode 2013-2017, AH periode 2017-2019, MAA 2019-2021, dan ID periode 2021-2022," rinci Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi, di Jakarta, Rabu malam (29/5) lalu.

Dijelaskan Kuntadi, penetapan keenam tersangka dilakukan usai tim penyidik memeriksa 140 orang saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dari hasil pemeriksaan itu, tim penyidik mendapati alat bukti permulaan yang cukup.

"Bahwa keenam tersangka bersama-sama dengan pihak swasta secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UBPP LM," beber Kuntadi.

Kuntadi mengungkapkan, para tersangka pada kurun waktu 2010-2021 telah memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas (Au).

"Ternyata kegiatan manufaktur ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan pemurnian, peleburan dan pencetakan oleh para tersangka, melainkan para tersangka juga meletakkan merek LM Antam dimana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa merek LM Antam tersebut adalah merek dagang milik Antam yang memiliki nilai ekonomis, sehingga untuk melekatkan merek tersebut harus dilakukan melalui kerja sama dengan membayar hak merek kepada PT Antam Tbk terlebih dahulu," jelas Kuntadi.

Selanjutnya terhadap para tersangka, tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhadap tersangka HN, MA, dan ID di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka TK di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur," terang Kuntadi.

"Sedangkan terhadap tersangka HM dan tersangka AHA tidak dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan sedang menjalani penahananan dalam perkara lain," lanjutnya.

Untuk kerugian negara dalam kasus tersebut, pihak Kejagung masih melakukan perhitungan.

Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(*/bh/amp)