Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Islam
Abdul Mu'ti: Peran Muhammadiyah dan NU Tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata
2022-01-21 05:27:36
 

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyebut bahwa, peran Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama (NU) tidak bisa dipandangan sebelah mata dalam rangka demokratisasi di Indonesia.

Demikian disampaikan Mu'ti di acara Launching dan bedah buku Islam, Masyarakat Sipil, dan Demokratisasi: Studi Kasus Muhammadiyah dan NU di Indonesia Pasca-Suharto karya Pramono Ubaid Tanthowi ini diselenggarakan oleh Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB), 17 Januari 2022 via daring dan disiarkan langsung oleh JIBPost, media jaringan intelektual berkemajuan.

Mu'ti menambahkan, pernyataan tersebut bukan berasal dari kalangan internal Muhammadiyah maupun NU, melainkan merupakan temuan dari penelitian yang banyak dilakukan oleh para ilmuwan, termasuk Ilmuan Barat.

"Banyak tulisan dari para ilmuwan Barat yang mengatakan bahwa Islam itu incompatible to democracy. Tapi pada konteks Indonesia, justru proponent dan mungkin bisa kita sebut tulang punggung demokrasi dan demokratisasi itu adalah ormas-ormas Islam, dua di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," ucap Mu'ti.

Selain Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti yang membuka acara ini, juga hadir beberapa narasumber, di antaranya, Zuhairi Misrawi (Dubes RI untuk Republik Tunisia), Philips J. Vermonte (Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII), Zacky K. Umam (Wakil Kepala Abdurrahman Wahid Center UI), dan Sarah Monica sebagai moderator.

Sementara itu, Zuhairi Misrawi menyebut kehadiran NU dan Muhammadiyah yang sudah ada sebelum Indonesia ada telah memberikan corak atau langgam tersendiri terkait ekspresi keberislaman negeri ini.

Dubes RI untuk Republik Tunisia ini menilai bahwa buku Pramono ini penting sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga, mewarnai, dan menjadikan NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan utama untuk membangun dan mengawal negeri ini.

Zuhairi juga meminta izin kepada Pramono U. Tanthowi sebagai penulis buku untuk menerbitkan bukunya tersebut ke dalam bahasa Arab.

"Di Mesir itu ada Al-Azhar. Al-Azhar itu kekuatan besar yang sangat luar biasa bahkan partai politik sebesar Ikhwanul Muslimin itu tidak bisa menggantikan kekuatan masyarakat sipil seperti Al-Azhar. Saya kira Muhammadiyah dan NU itu kekuatan yang sangat besar, bahkan partai politik mana pun tidak mampu melampaui kekuatan dari NU dan Muhammadiyah ini."

"Maka beruntunglah negara-negara yang mempunyai kekuatan masyarakat sipil itu, karena dia bisa menjadi solusi alternatif ketika partai politik itu mengalami kebuntuan," imbuhnya.

Sebagai penutup, Pramono U. Tanthowi memberikan komentar atau respons terkait buku yang ia tulis. Ia mengatakan bahwa buku ini diadopsi dari Tesis di Departemen Ilmu Politik saat ia menjadi mahasiswa di University of Hawai'i.

Lebih lanjut, Komisioner KPU RI ini menjelaskan isi buku tersebut yang mana terjadi perubahan peran masyarakat sipil terutama di akhir masa Orde Baru dan Era Reformasi.

"Tidak selamanya menjadi kekuatan oposisi yang itu diperankan lama sekali sejak awal '90-an. Gus Dur mendirikan Fordem lalu Amien Rais menyuarakan suksesi sejak '93, misalnya. Tapi begitu masuk Reformasi, peran-peran organisasi kemasyarakatan sipil Islam itu berubah," paparnya.(muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Islam
 
  Bukhori Kritik Keputusan Kemenag Setop Izin Baru PAUD-Rumah Tahfiz saat Ramadan
  Arahan PP Muhammadiyah kepada Seluruh Pengurus Masjid dan Musala
  Harakah Majelis Taklim (HMT): Wadah Dakwah yang Moderat dan Rahmatan Lil Alamin
  Haedar Nashir Sampaikan Tiga Makna Refleksi Isra Mikraj
  HNW Dukung Penggunaan Dana Zakat Untuk Membantu Biaya Pendidikan Mahasiswa Muslim
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vespa World Days 2022 Siap Digelar Juni di Bali

Wakil Ketua MPR investasi Telkomsel ke GOTO berpotensi pidana

Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI

Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2