Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Remisi
Ade Komarudin: Pemberian Remisi Pada Terpidana Korupsi Dinilai tak Bijak
2016-08-15 10:30:28
 

Akom sapaan akran Ade Komarudin di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/8).(Foto: arief/hr.)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, terkait rencana pemerintah yang akan memberikan kemudahan remisi bagi terpidana kasus korupsi dinilainya kurang bijak.

"Kalau mencuri handphone, mencuri ayam bolehlah dapat remisi, tapi untuk tiga hal narkoba, korupsi dan terorisme itu kurang bijaksana ya," ujar Akom, sapaan akran Ade Komarudin di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/8).

Seperti diketahui, pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam revisi itu, satu poin menyebutkan syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme dan narkotika dihilangkan. Terpidana kasus tersebut bisa mendapatkan remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya. Salah satu alasan pemerintah merevisi peraturan itu karena lembaga pemasyarakatan yang ada sudah penuh.

"Memang over capacity terutama dari narkotika. Makanya saya bilang pemberantasan narkoba itu bukan hanya mengejar yang pakai narkoba tetapi harus ada langkah preventif, artinya gerakan nasional," kata Akom.(rnm/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Remisi
 
  12.629 Narapidana Nasrani Terima Remisi Khusus Momen Natal dan 166 Bebas
  Ada 80 Koruptor Dihadiahi Remisi Natal
  Bukan Hak Konstitusional, MK Tolak Uji Aturan Remisi
  Ade Komarudin: Pemberian Remisi Pada Terpidana Korupsi Dinilai tak Bijak
  Hari Raya Nyepi, 526 Napi dapat Remisi Khusus
 
ads1

  Berita Utama
Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana

Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia

Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih

59 Negara Tolak WNI, Refly Harun: Kesalahan Jokowi, Bukan Anies

 

ads2

  Berita Terkini
 
Emir Moeis Tidak Cukup, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat Korupsi PLTU Tarahan

Lonjakan Kasus Covid-19 di Eropa 'Harus Jadi Peringatan Bagi Kita Semua', Kata WHO

Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021

Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja

Terbukti Tidak Miliki RKAB, Ponton Batubara CV JAR Diamankan KSOP, Buyer Agung Dituntut Serahkan Pajero

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2