Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Lingkungan
Aktivis Lingkungan dan Masyarakat Adat Tolak Undangan Jokowi ke Istana
2020-11-24 20:11:46
 

Ilustrasi. Presiden Jokowi mengunjungi kandang Bebek di Kalimantan Tengah pada 8 Oktober 2020 lalu, saat ribuan mahasiswa, buruh dan masyarakat melakukan aksi demo besar di Jakarta menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok aktivis lingkungan hidup dan masyarakat adat menolak undangan Presiden Joko Widodo untuk datang ke Istana mendiskusikan berbagai macam isu lingkungan. Mereka memilih absen karena Jokowi sudah tidak bisa diharapkan lagi.

Mereka yang diundang antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menerangkan, undangan itu disampaikan oleh protokoler Istana pada Kamis (19/11/2020) melalui pesan WhatsApp, bukan undangan tertulis, dalam undangan itu mereka disebut akan diterima bertemu Jokowi pada Senin (23/11).

"Disitu disebut menerima, padahal kami tidak pernah meminta untuk datang ke Istana. Undangannya buru-buru, lalu presiden kan sudah jelas sikapnya, 2014 bicara tentang nawacita masyarakat adat, dulu kami begitu bahagia, kami menyebutnya hope, tapi yang terjadi detik ini sudah jelas bahwa presiden tegas sudah berpaling dari masyarakat adat dan memihak korporasi dan oligarki, penanda utamanya itu omnibus law," kata Rukka dalam jumpa pers virtual, Selasa (24/11).

Setelah Omnibus Law keluar, lanjut Rukka, pemerintah langsung dengan cepat membagikan sumber daya alam khususnya hutan kepada berbagai korporasi besar.

"Jadi kontroversi sikap dan tindakan beliau, itu yang menurut kami sudah jelas beliau ini sudah tidak bisa diharapkan, tidak ada gunanya. Kalau beliau serius sudah dari 2015 usulan yang kami usulkan tidak pernah terjadi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menambahkan, mereka menilai agenda pertemuan dalam undangan itu tidak jelas. Protokoler istana ketika ditanya juga tidak bisa menjawab, selain itu Jokowi juga sudah dianggap tidak lagi memikirkan rakyat karena terus mengabaikan suara rakyat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Karena tidak jelas menjadi alasan kuat kami tidak hadir, disahkannya omnibus law ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat, sejak awal publik sudah dipinggirkan oleh pemerintah dan DPR dalam pembuatan UU ini," tuturnya.

Nur juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak kelompok-kelompok yang kritis terhadap UU Cipta Kerja tengah didekati oleh pemerintah dalam merumuskan aturan turunannya, modus ini dianggap sebagai upaya mengendorkan gerakan tolak omnibus law.

"Kami tidak mau upaya ini bisa memecah belah gerakan kami, dan dalam hal ini kami menyatakan kami masyarakat sipil masih solid, tidak bisa dipecah belah, mereka berusaha melibatkan kami dalam aturan turunan, tapi buat kami buat apa? induk dari aturan ini sudah bermasalah," tegasnya.

Senada dengan Nur dan Rukka, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menegaskan berbagai macam konflik agraria yang disampaikan oleh aktivis sejak dulu juga tak diusut pemerintah, bahkan dikhianati dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

"Cara-cara penanganan konflik agraria pemerintahan ini belum berubah, cara represif yang dilakukan polisi dan tentara masih sama, intimidatif, masih anti bekerja sama dengan aktivis, anti organisasi rakyat, maka percuma saja Bapak menjanjikan reforma agraria," pungkas Dewi.(suara/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Lingkungan
 
  Aktivis Lingkungan dan Masyarakat Adat Tolak Undangan Jokowi ke Istana
  Komisi IV Kritik Perusahaan yang Hanya Raih Keuntungan Tapi Tak Peduli Lingkungan
  Produsen Didorong Gunakan Plastik Mudah Terurai
  350 Ton Ikan Keramba di Danau Maninjau Mati Mendadak
  Opera Batak Tema Lingkungan Pentas di Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Menag Yaqut Cholil Tak Lagi Anggarkan Dana Untuk Pesantren, DPR Ungkap Kekecewaan

Ibu Risma, Ngono Yo Ngono, Tapi Ojo Ngono

Ini 5 Efek Minum Kopi Setiap Hari yang Terjadi pada Tubuh

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

Ini Pesan Tito Karnavian ke Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2