Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan
2022-09-29 23:50:46
 

Anggota Bawaslu RI Puadi (tengah) didampingi tim pengawas pemilu dan tenaga ahli saat konferensi pers.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan, pihaknya tidak menindaklanjuti laporan penyebaran tabloid KBA News yang disampaikan pelapor Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) Miartiko Gea (MG) terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Menurut Bawaslu laporan MG tidak memenuhi syarat materil. Meski demikian, Bawaslu menjadikan laporan soal Tabloid KBA yang diduga berisi kampanye terselubung Anies Baswedan itu sebagai informasi awal untuk ditelusuri.

"Laporan itu tidak memenuhi syarat materil laporan, dan belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu," kata Anggota Bawaslu RI Puadi, dalam konferensi pers, Kamis (29/9).

Puadi menjelaskan, syarat materil laporan itu tidak terpenuhi karena berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022, laporan pelapor belum memuat dugaan pelanggaran Pemilu karena belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu Tahun 2024.

"Meskipun pelapor diberi kesempatan untuk memenuhinya, syarat tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi pelapor karena belum adanya peserta pemilu," terang Puadi.

Seperti diberitakan, Kornas SPD Miartiko Gea melaporkan Anies Baswedan dan pendukungnya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran pemilu yaitu dengan melakukan penyebaran Tabloid Anies Baswedan di Masjid hingga Pasar di Kota Malang, Jawa Timur.

"Tentu kami melihat bahwa ini menjadi salah satu poin pelanggaran karena tahapan pemilu kan sudah mau mulai nih, tahapan pemilu sudah mulai maka kami dari Kornas PD, Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi menganggap bahwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu. Lalu kami melaporkan ke Bawaslu RI untuk mulai diproses," tutur MG dilansir detikcom.

"Poin penting yang mau kami sampaikan adalah bagaimana ke depan dalam menghadapi kontestasi politik kemudian politik identitas ini tidak dimainkan lagi, karena ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan menjadi ancaman disintegritas bangsa, nah kemudian harusnya politik-politik harus lebih beradab ya lebih etis, jangan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan perpecahan bangsa," tambahnya.

Saat melapor, MG mengaku turut membawa barang bukti berupa soft file dan hard file tabloid Anies Baswedan serta saksi dari Malang.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta
  Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa?
  Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan
  Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
  Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2