Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pendidikan
Ali Zamroni: Kebijakan POP Kemendikbud Bikin Gaduh
2020-07-28 11:51:48
 

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni,(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyesalkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, pembiayaan POP dibebankan pada APBN, yakni mencapai Rp 595 miliar.

Ironisnya, ada tiga organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dari POP Penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. "Kita ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain," kata Ali dalam keterangan persnya, Senin (27/7).

Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud. Mereka menilai pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP tidak jelas dan transparan.

Sementara itu, terkait masuknya Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud, Ali menduga bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar di Program Organisasi Penggerak, sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud yang menandatangani SK POP merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus di evaluasi karena Pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," kata politisi dari Fraksi Gerindra ini.

Kendati demikian, Ali Zamroni memberikan apresiasi atas adanya POP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Untuk itu, ia meminta agar badan independen yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

"Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, " tandas legislator dapil Banten I itu seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Dede Yusuf: Pembelajaran Jarak Jauh Belum Efektif
  Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru
  UNISBA: Polisi Tidak Patut Lakukan Penembakan Gas Air Mata di Wilayah Kampus
  Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021
  Sektor Pendidikan Tak Tersentuh Anggaran Covid-19
 
ads1

  Berita Utama
Upaya Normalisasi Hubungan dengan Israel Tidak dapat Diterima

Ngobrol Santai Presiden Ahmad Syaikhu, Pimpin PKS dengan Cara Asyik

Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI

Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tim Pemburu Covid-19 Siap Tindak Tegas Pelanggar Prokes di Wilayah Hukum Polda Metro

Haedar Nashir: Muslim yang Kuat adalah Muslim yang Bertangan di Atas

Wartawan di Polda Metro Jaya Jalani Rapid Test Gratis

Polri Akan Tindak Tegas Siapapun Yang Halangi Proses Penegakkan Hukum

Polri: Veronica Koman Provokator, Papua Masih Sah di Bawah NKRI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2