Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jilbab
Aliansi Pelajar Desak SBY Terbitkan Kepres “Jilbab”
Tuesday 22 Apr 2014 01:15:37
 

Aksi mahasiswa Muslim di depan Istana Negara menuntut peraturan wajib berjilbab.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia menggelar aksi 'Kemerdekaan Berjilbab' di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/4). Dalam aksi mereka menuntut kebebasan menggunakan jilbab di kalangan pelajar dan instansi pemerintah. Mereka melakukan dalam bentuk aksi jalan kaki (long march) pada pagi mulai jam 09.00 Wib dari Bunderan HI ke Istana Negara di Jakarta.

Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia untuk Kemerdekaan Berjilbab' terdiri dari beberapa organisasi pelajar dan mahasiswa seperti PII, IPPNU, IPM, ROHIS, KAMMI, HMI MPO, dan FSLDK.

Ketua V PB PII Bid. Komunikasi Umat Helmi Al Djufri mengungkapkan paling tidak ada dua isu utama yang akan dibawa dalam aksi hari ini.

Pertama, mengusung isu kebebasan berjilbab di sekolah bagi para siswi Muslimah. Sebagaimana diketahui, sudah lebih dari 20 tahun, imbuh Helmi, pelajar Muslimah tidak bisa memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri (SMP,SMA,SMK) di Bali. “Berdasar data investigasi tim advokasi, tidak lebih dari 10 sekolah negeri yang membolehkan. Sisanya pelarangan secara lisan dan tulisan (peraturan sekolah),” ujarnya.

Kedua, isu pelarangan jilbab di berbagai instansi pemerintah maupun kantor swasta. “Poros mahasiswa mengangkat isu kemerdekaan berjilbab bagi Muslimah di instansi pemerintah seperti Polwan,TNI, dan BUMN,” kata Helmi,

Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia untuk Kemerdekaan Berjilbab” ini menuntut pemerintah segera merespons hak-hak Muslimah yang berjilbab. Dalam hal ini, ditunjuk langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengeluarkan Kepres masalah jilbab.

“Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menerbitkan Kepres untuk kebebasan berjilbab untuk wanitas Muslim diseluruh Indonesia. Termasuk di kalangan sekolah,” ujar Irma Budiarti Sukmawati, jubir aksi ini

“Kemerdekaan berjilbab sebagai salah satu bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 jelas dicantumkan bahwa rakyat Indonesia bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Namun ternyata amanat undang-undang itu bahkan telah dikhianati oleh pemerintah sendiri dengan tidak memberikan kemerdekaan berjilbab kepada Muslimah yang hendak melaksanakannya.”.

Persoalan ini akan mereka bawa ke konferensi Kebebasan menjalankan agama dan ibadah yang digelar OKI di Jakarta, Juni mendatang.(azm/arrahmah/hidayatullah/ar/ca/Ant/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jilbab
 
  Legislator Sayangkan Atlet Judo Berhijab Miftahul Jannah Didiskualifikasi
  Kartika Putri Memutuskan Mantab Berhijab dan Menghapus Foto-Foto Lamanya
  Turki Mencabut Larangan Berkerudung di Kalangan Militer
  Saat Hijab Karya Anniesa Hasibuan Memukau di New York Fashion Week
  Kanada Mengizinkan Polisi Perempuan Gunakan Hijab
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2