Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Alvin Lie Berandai-andi Jokowi Bisa Gesit Tangani Covid-19 Seperti Menangani Rangkap Jabatan Rektor UI
2021-07-21 15:18:13
 

Pemerhati pelayanan publik, Alvin Lie.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menanganai pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai belum maksimal.

Pemerhati pelayanan publik, Alvin Lie mengatakan, apabila sejak awal Presiden Jokowi secara tegas menanganai pandemi, maka keadaan hari ini akan jauh lebih baik.

Mantan anggota Ombudsman RI itu pun membandingkan penanganan pandemi dengan rangkap jabatan Rektor UI.

"Andai Pak Jokowi menangani Covid-19 secara tegas dan gesit seperti beliau menangani rangkap jabatan Rektor UI, kondisi kita hari ini bisa jauh lebih baik," ujar Alvin Lie, Rabu (21/7).

Hemat dia, jika pemerintah sejak awal bisa tegas dan gesit menanganai pandemi, maka tidak akan ada permasalahan seperti sekarang.

"RS tak overload. Obat dan oksigen tak langka. Insentif nakes tidak telat. Petugas Pemakaman tak perlu lembur. Tidak perlu PPKM Darurat," ucap Alvin Lie.

Sebagaimana diketahui, banyak pihak mempertanyakan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 yang mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI). Pasalnya, perubahan tersebut terjadi ketika rangkap jabatan Rektor UI sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI (BUMN) mendapatkan sorotan publik karena melanggar Statuta UI.

Memang, Rektor UI menjadi sorotan publik ketika melakukan pemanggilan kepada Pengurus BEM UI yang melakukan kritik kepada Presiden Joko Widodo di instagram official BEM UI. Pasca pemanggilan tersebut, publik juga baru mengetahui bahwa ternyata Rektor UI rangkap jabatan sebagai Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Bahwa Statuta UI sebelumnya sudah melarang Rektor UI melakukan rangkap jabatan. Penerbitan Peraturan Pemerintah baru ini menunjukkan oligarki kekuasaan yang semakin menguat.(rt/RMOL/MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Studi: Virus Covid-19 Berkembang Baik di Udara, Masker Longgar Rawan Tembus
  Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Marketplace' Vaksin Negara Lain
  Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk
  Cegah Varian Corona Mu, Komisi IX: Siapkan Skenario Terburuk!
  PPKM Level 3 DKI Jakarta Diperpanjang, Gubernur Anies Ingatkan Semua Jangan Lengah
 
ads1

  Berita Utama
Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid

Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

 

ads2

  Berita Terkini
 
Studi: Virus Covid-19 Berkembang Baik di Udara, Masker Longgar Rawan Tembus

Jangan Kaget! Harga BBM Pertamina Sudah Naik, Ini Daftarnya

Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid

Viral Napi Lapas Kelas 1 Medan Diduga Dianiaya dan Diperas Petugas

Kuasa Hukum: Utang Kasus SEA Games XIX 1997 Bukan Tanggung Jawab Bambang Trihatmodjo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2