AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan menerapkan pembatasan visa kepada para pejabat China yang dituduh menindas warga Muslim.

Hal ini dilakukan setelah pada hari Senin (7/10) lalu AS memutuskan untuk memasukkan 28 organisasi China ke dalam daftar hitam terkait dugaan pelanggaran di daerah Xinjiang.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pemerintah China telah menciptakan "kampanye yang sangat represif".

China telah menyangkal dengan mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

Lewat pernyataannya, Pompeo menuduh pemerintah China melakukan serangkaian penindasan terhadap warga Uighur, suku Kazakh, Muslim Kyrgyz dan kelompok minoritas Muslim lain.

Di antaranya adalah "penahanan massal di kamp; pengawasan teknologi tinggi dan meluas; kontrol ketat terhadap ekspresi jati diri budaya dan keagamaan; dan pemaksaan orang untuk kembali dari luar negeri tetapi kemudian mereka mengalami nasib buruk di China".

China telah menolak keras tindakan AS.

"Tidak terjadi apa yang disebut dengan 'masalah hak asasi manusia' seperti yang dikatakan AS," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada hari Senin.

"Berbagai tuduhan tersebut tidak lebih dari alasan bagi AS untuk secara sengaja melakukan campur tangan atas masalah dalam negeri China."

Pembatasan visa akan diterapkan kepada pejabat pemerintah China dan Partai Komunis, di samping anggota keluarganya.

"AS mendesak China untuk segera mengakhiri kampanye penindasan di Xinjiang, membebaskan orang-orang yang dasar penahanannya tidak jelas, dan berhenti berusaha memaksa anggota kelompok minoritas Muslim China yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China untuk kemudian menghadapi nasib yang tidak jelas," demikian isi pernyataan pemerintah AS.

Amerika dan China sedang terlibat dalam perang dagang.

Delegasi telah dikirim ke Washington minggu ini untuk bertemu guna menurunkan ketegangan.

Seperti apa keadaan di Xinjiang?

China melakukan sejumlah operasi keamanan besar-besaran di Xinjiang, di China barat, dalam beberapa tahun terakhir.

Kelompok-kelompok HAM dan PBB menyatakan China menangkap dan menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di kamp penahanan besar.

Mereka dipaksa tidak lagi menjadi Muslim, hanya menggunakan bahasa China Mandarin dan belajar patuh kepada pemerintah komunis di Beijing.

Tetapi China mengatakan warga Muslim ini menghadiri apa yang mereka sebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan" yang memberikan mereka pekerjaan dan membantu mereka bergabung ke dalam masyarakat China, untuk mencegah terorisme.

Terjadi peningkatan pengaduan secara lisan dari AS dan negara-negara lain terkait tindakan China di Xinjiang.

Minggu lalu pada sebuah konferensi pers di Vatikan, Pompeo menuduh China "memaksa warganya untuk menyembah pemerintah, bukannya Tuhan".

Pada bulan Juli, lebih dari 20 negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council) menandatangani surat bersama yang mengecam perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok Muslim lainnya.

Siapakah Uighur?

Uighur secara kesukuan adalah warga Muslim Turki.

Sekitar 45% penduduk daerah Xinjiang adalah warga kelompok ini, 40% lainnya China Han.

China kembali menguasai daerah tersebut pada tahun 1949 setelah menggulingkan negara Turkestan Timur.

Sejak saat itu terjadi perpindahan besar-besaran warga Han, sementara warga Uighur mengkhawatirkan terkikisnya budaya mereka.

Xinjiang resminya adalah daerah otonomi di dalam China, sama seperti Tibet.(BBC/bh/sya)