Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PKI
Aneh Jika RUU HIP Tidak Merujuk Pada TAP MPRS No. XXV MPRS 1966
2020-05-18 11:50:10
 

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy. Foto : Ist/Man
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Pasalnya, lanjut Aboe, TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak diganti oleh komunisme. Bangsa Indonesia kemudian memperingatinya dengan hari kesaktian pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan pancasila.

"TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa. Dengan Undang-Undang tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat," ujar Aboe dalam siaran persnya, Senin (18/5).

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, tak berlebihan jika kemudian tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan, apa sebenarnya motif penyingkiran TAP MPR tentang Komunisme tersebut dari RUU HIP. Masyarakat kemudian akan melihat, seolah-olah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi pancasila.

"Tentu kita semua tidak boleh menutup nutupi sejarah tersebut. Jas Merah kata Bung Karno, Jangan Sekali Kali melupakan sejarah. Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan, apalagi para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentum TAP MPR, sebuah produk konstitusi yang sangat penting," tegas legislator Komisi III DPR RI ini.(ayu/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > PKI
 
  Aneh Jika RUU HIP Tidak Merujuk Pada TAP MPRS No. XXV MPRS 1966
  TAP MPRS Harus Masuk dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
  HNW: RUU Haluan Ideologi Pancasila, Tak Semestinya Menanggalkan TAP MPRS Larangan Komunisme
  Fraksi PKS Tentang Keras 'Hilangnya' TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Komunisme Dalam RUU HIP
  MBI Gelar Haul Mengenang Kekejaman G30SPKI di Monumen Pancasila Sakti
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Perlawanan Politik Ruslan Buton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2