Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemilu
Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil
2022-10-03 17:12:19
 

Ilustrasi. Tampak petugas KPPS di TPS saat melakukan penghitungan suara Pilpres di TPS, Rabu (17/4).(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Herman Khaeron menilai bahwa kecurangan dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) memang terdapat potensi untuk terjadi. Untuk itu ia mengajak dan mendorong semua pihak supaya dapat melaksanakan pemilu dengan prinsip jujur dan adil.

Herman mengungkapkan hal itu dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertemakan "Benarkah Pemilu 2024 Akan Curang?, di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (29/9). Sebagaimana diketahui prinsip pemilu yang dikenal masyarakat luas ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau dikenal dengan singkatan 'Luber-Jurdil'.

"Maka ayo sama-sama menjaga supaya Pemilu 2024 mendatang betul-betul terwujud sebagai sebuah proses demokrasi yang sehat, yang bisa menjadi pestanya rakyat. Oleh karenanya tidak pula kita memperdebatkan, tentang dua pasang calon presiden dan wapres. Betul dua calon juga demokratis, tapi ada indikasi, ada potensi yang memang digiring dengan berbagai cara, untuk menjadikan dua calon. Bagaimana caranya tentu ada cara-cara, yang ya kita semua tidak perlu terlalu vulgar menurut saya," papar Herman.

Sementara itu, turut serta sebagai narasumber Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai jika bicara tentang kecurangan, tentu apalagi itu dikaitkan dengan agenda pemilu, menurutnya tudingan itu harus berdasar. Tidak boleh ada penggunaan kata konon, sebab itu mengkonotasikan sebuah informasi yang perlu dikonfirmasi kembali.

Kalau dikatakan dua pasang sebagai kecurangan, menurutnya menjadi sangat tidak relevan, karena presidential threshold diatur oleh Undang-Undang (UU). Apalagi ia menilai UU itu hampir 20 persen prosesnya dibuat dan dibahas di DPR RI bersama dengan pemerintah.

"Artinya apa, kalau kita ingin mencalonkan, ayo bekerja keras meraih dukungan rakyat, sehingga kita tidak menyalahkan produk UU yang kita buat sendiri. kemudian kita katakan itu berpotensi curang, maka berbenahlah, rebut lah kepercayaan rakyat dalam pemilu, agar partainya bisa memperoleh syarat mengajukan calon, itu dulu," sebut Masinton.(ayu/aha/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik

Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?

Foto-foto The Beatles yang Hilang Ditemukan, Sir Paul McCartney 'Dibanjiri Emosi'

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan

Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2