Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Jiwasraya
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan Kasus Jiwasraya dan Harus Dituntaskan Secara Gamblang
2020-02-06 23:12:07
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan perkembangan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Yakni menyangkut besarnya potensi kerugian negara dan adanya dugaan masalah kejahatan yang terorganisir.

"Adanya dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan. Kemudian adanya dugaan kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN," ujar Junaidi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (6/2).

Ia mendesak agar ada upaya penyelesaian terhadap kasus Jiwasraya tersebut agar tidak merugikan nasabah yang jumlahnya mencapai 5,2 juta orang. Mengingat hal ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Ia juga menyampaikan dugaan pelibatan antar sektor dan juga melibatkan mitra dari beberapa komisi.

"Sudah ada surat masuk ke Pimpinan DPR RI terkait dengan usulan Pansus Hak Angket PT Jiwasraya ini yaitu dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin menekankan bahwa agar usulan pansus hak angket atas masalah yang terjadi di PT asuransi Jiwasraya ini segera ditindaklanjuti," tutup Junaidi.

Sementara, Anggota DPR RI Sartono Hutomo menyatakan bahwa kasus mega skandal Jiwasraya harus dituntaskan secara gamblang dan menyeluruh. Ia juga meminta agar Pimpinan DPR RI dapat segera memproses surat terkait Pansus Angket Jiwasraya.

"Permasalahan yang sangat menghentak yaitu mega skandal Jiwasraya, yang sekarang mencapai (angka) Rp 16 triliun harus dituntaskan secara gamblang, terang benderang, menyeluruh supaya tidak terjadi sakwasangka sesama anak bangsa ini," tandas Sartono saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Dikatakannya, Seluruh rakyat ingin mendengarkan penjelasan tahapan-tahapan proses yang sudah ditindaklanjuti dari Pimpinan DPR RI. Sartono menyebut bahwa surat terkait Pansus Jiwasraya yang dikirimkan kepada Pimpinan DPR telah ditandatangani oleh sebanyak 104 anggota DPR.

"Kami memohon untuk secepatnya diagendakan dan ditindaklanjuti proses surat yang sudah kami sampaikan kepada Pimpinan DPR RI," ujarnya.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Jadi Saksi di Persidangan, Dirut Jiwasraya Dikonfirmasi Mengenai Dokumen yang Dikelola oleh Benny Tjokro
  JPU: Sidang Jiwasraya Harus Dilanjutkan Karena Eksepsi Sudah Masuk Pokok Perkara
  Kasus Jiwasraya, Eksepsi: Dakwaan JPU 'Akrobatik' Tidak Cermat dan Kabur
  Eksepsi Rudi Manro: Majelis Hakim Harus Batalkan Dakwaan JPU Karena Keliru Menerapkan Pasal Pidananya
  Benny Tjokro Gugat Auditor, BPK dan JAM Pidsus Secara PMH di PN Jakpus
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan

Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura

Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller

Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2