Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Reshuffle
Anggota Komisi III, Presiden Jangan Ulangi Kasus Archandra
2016-09-08 20:25:15
 

Ilustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengingatkan Presiden, dalam pengangkatan Menteri ESDM nanti jangan terulang kembali kasus Archandra. Dalam pengangkatan pejabat negara hendaknya sesuai ketentuan undang-undang dan konstitusi. "Jangan sampai kasus yang memalukan itu terulang kembali," katanya menjawab pers di Gedung DPR, Senayan, baru-baru ini.

Politisi Partai Demokrat ini bahkan meminta pemerintah menyatakan permohonan maaf kepada seluruh rakyat indonesia terkait kasus Archandra. Pasalnya kasus ini menunjukkan Presiden Jokowi memperlihatkan keteledoran yang luar biasa dimana seorang warga negara asing bisa diangkat menjadi menteri, itu secara jelas menyalahi undang-undang.

"Kami sangat menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih dan mengangkat menteri, dan ini salah satu cara presiden memenuhi janji politik NAWACITA. Sekali lagi kami mengingatkan hak itu harus digunakan dengan tidak melanggar konstitusi dan UU," tegasnya lagi

Di bagian lain Suryani yang duduk di Komisi III antara lain membidangi masalah hukum ini menyatakan sangat konsen dengan soal bantuan hukum untuk rakyat miskin, Namun dalam UU APBN Perubahan, tiap Kementerian dan lembaga akan terkena pemotongan anggaran.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta agar bantuan untuk orang miskin hendaknya tidak dipotong karena banyak datang keluhan dari sejumlah provinsi bahwa banyak orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena tidak ada anggaran," ungkapnya.

Sementara, Interupsi legislator dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Drs. Akbar Faisal, MSi dalam rapat paripurna DPR RI. ke-6, Kamis (8/9), Akbar mengungkit kembali dampak dari pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu yang lalu.

Menurut Akbar, sebelum pengangkatan Archandra, tidak ada satupun pejabat negara yang meminta pertimbangan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hingga pada akhirnya, Archandra terbukti memiliki status warga negara Amerika Serikat.

Selain itu, Akbar juga membacakan sumpah kesetiaan warga negara Amerika Serikat terhadap negaranya. Inti dari sumpah tersebut, bahwa seseorang yang dikukuhkan sebagai warga negara Amerika, bersedia meninggalkan kepatuhan dan kesetiaannya kepada bangsa dan negara sebelumnya, serta siap membela Amerika dengan segenap jiwa dan raga.

"Saya ingin membicarakan sebuah kasus yang tentang kewarganegaraan, warga kita yang telah memilih menjadi, sebagai warga negara Amerika Serikat," tutur Akbar Faisal, Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II.

Akbar mengatakan mendapatkan informasi dari pejabat teras BIN bahwa sebelum Arcandra dilantik Presiden Joko Widodo menjadi menteri ESDM, BIN tidak dimintai pendapat.

"Tidak ada yang meminta pertimbangan kepala BIN ketika memutuskan saudara Arcandra Tahar sebagai menteri pada saat itu, berikut dengan apapun yang mengikuti di belakangnya," ujar Akbar.

"Kemudian terbukti bahwa orang hebat ini, orang cerdas ini yang pernah menjadi warga negara Indonesia ternyata memang pernah memiliki warga negara Amerika," Akbar menambahkan.

Akbar kemudian membacakan sumpah yang harus diucapkan oleh setiap orang yang hendak dikukuhkan sebagai warga negara Amerika. Hal itu dilakukan Akbar dengan maksud supaya orang tahu apa dampak pengangkatan Arcandra menjadi menteri.

Berikut ini sumpah yang dibacakan Akbar.

Dengan ini saya menyatakan, di bawah sumpah, bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan untuk setiap pangeran asing, penguasa, negara, atau kedaulatan yang dulu pernah menjadikan saya subyek atau warga.

Bahwa saya akan mendukung dan membela Konstitusi Amerika Serikat terhadap semua musuh baik asing dan domestik. Bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan. Bahwa saya akan menyandang senjata atas nama Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang.

Bahwa saya akan melakukan layanan nontempur di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang. Bahwa saya akan melakukan pekerjaan kepentingan nasional di bawah arahan sipil manakala diperlukan oleh undang-undang. Dan bahwa saya mengambil kewajiban ini secara sukarela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar. Semoga Tuhan menolong saya.(rif,mp/DPR/suara.com/bh/sya )



 
   Berita Terkait > Reshuffle
 
  Pompa Kinerja Menteri Jokowi, Istana Tidak Perlu Endapkan Isu Reshuffle
  Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
  Anggota Komisi III, Presiden Jangan Ulangi Kasus Archandra
  Bambang Haryo: Ini Kabinet Coba-Coba
  Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja
 
ads1

  Berita Utama
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika

Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi

Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana

Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2