Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Aturan Covid-19 Harus Satu Pintu
2020-10-02 10:01:04
 

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimyati Natakusumah (tengah) saat Webinar Nasional tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB)-Implementasi dan Dampaknya, yang digelar oleh Pusat Penelitian DPR RI di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Banten, Rabu (30/9).Foto: Ayu/Man
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimyati Natakusumah menilai bahwa terlalu banyak pihak atau instansi yang membuat aturan-aturan tentang Covid-19 sehingga menyebabkan penanganan Covid-19 berjalan tidak efektif dan efisien. Ia menuturkan harusnya aturan cukup dibuat secara tersentral atau satu pintu sehingga tidak terjadi overlap kebijakan.

Hal tersebut dikatakannya dalam Webinar Nasional tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB)-Implementasi dan Dampaknya, yang digelar oleh Pusat Penelitian DPR RI di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Banten, Rabu (30/9). Menurutnya dengan berjubelnya aturan yang ada di tiap daerah pada akhirnya membuat penyebaran virusnya tidak terkendali.

"Terlalu banyak pihak mengeluarkan aturan masing-masing tentang Covid-19 ini. Mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati sampai Camat semua membuat aturan. Tidak terpusat pada satu pintu atau one stop service tentang covid. Sehingga penanganannya tidak efektif dan efisien," ujar Dimyati.

Politisi Fraksi PKS ini meyakini dengan tersentral pada satu pintu yakni instansi yang khusus ditunjuk dan diberikan tugas oleh Presiden menangani pandemi, maka semua kebijakan harusnya dibuat oleh instansi tersebut. Dalam hal ini diakuinya Satgas Covid-19 harusnya memiliki wewenang terhadap aturan, anggaran, serta berbagai kebijakan terkait penanganan Pandemi Covid-19, dan yang lain harus mengikuti.

"Hal ini juga saya sampaikan kepada Satgas Covid-19 Provinsi Banten, dapil saya. Agar anggaran yang disediakan oleh pusat untuk penanganan covid-19 ini juga harus langsung didistribusikan ke Kabupaten/Kota yang ada. Karena penanganan Covid ini berkejaran dengan waktu dan menyangkut kesehatan serta keselamatan masyarakat," terang Dimyati.

Dengan kata lain, Dimyati menambahkan bahwa harus ada koordinasi yang baik antara instansi pusat yang diberikan kewenangan dengan tiap instansi di daerah. Menurutnya segala model distribusi dan penyampaian bantuan harus dijalankan secara cepat. "Setelah semua berjalan, di sinilah kembali diperlukan peran pemerintah pusat, yakni melakukan pengawasan ke daerah atas pendelegasian yang telah diberikan tersebut," tukas Dimyati.(ayu/er/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
  Anis Byarwati Nilai Hasil Survei Indikator Sebagai Catatan Buruk Kinerja Pemerintah
  Brasil Tolak Vaksin Covid-19 Buatan China, Presiden Bolsonaro: 'Rakyat Brasil Tidak akan Jadi Kelinci Percobaan'
  Kurang dari 2 Minggu Sejak Dinyatakan Positif Covid-19, Trump Kembali Berkampanye
  Selain Menambah Fasilitas Guna Cegah Covid-19, Samsat Jakarta Timur Komit Berantas Calo
 
ads1

  Berita Utama
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mau Mobil Matic Tetap Awet Terawat? Ini Cara Mengendarai yang Benar

Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru

Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Kasus Pelecehan Seksual oleh Michael Jackson Kandas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2