Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Jiwasraya
Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun
2020-03-10 06:34:41
 

Jaksa Agung RI, Burhanuddin bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Agung Firman (Foto: Istimewa )
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Republik Indonesia (RI), ST Burhanuddin bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Agung Firman mengumumkan hasil audit BPK terkait dugaan kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya ( PT AJS), dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,81 Triliun.

Menurut Burhanuddin, dalam kasus dugaan Tipikor PT. AJS, kemungkinan tersangka dan kerugian keuangan negara akan terus berkembang dan bertambah lagi. "Siapapun yang akan terlibat disitu saya akan perkarakan," tegasnya kepada wartawan di Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (9/3).

"Kemudian untuk kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK. RI senilai Rp. 16,81 Triliun, sampai kapan pun jika tersangka masih ada hartanya bahkan sampai terpidana atau sudah putus (inkracht), kami (Kejaksaan red) akan terus melacak dan mengejar harta-hartanya atau aset - asetnya itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BPK. RI Agung Firman mengatakan bahwa metode yang di gunakan untuk menghitung kerugian negara, dalam dugaan kasus jiwasraya adalah dengan cara pendekatan total loss.

"Seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak dan dinilai kerugian negaranya adalah sebesar Rp. 16,81 Triliun. Terdiri dari kerugian negara akibat investasi saham sebesar Rp. 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksadana sebesar Rp. 12, 16 Triliun," ujarnya.

Seperti yang diketahui, hingga saat ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan Tipikor PT. AJS, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk BT, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera HD, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, HP, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, HR, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Sym, dan Direktur PT Maxima Integra JHT.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Jadi Saksi di Persidangan, Dirut Jiwasraya Dikonfirmasi Mengenai Dokumen yang Dikelola oleh Benny Tjokro
  JPU: Sidang Jiwasraya Harus Dilanjutkan Karena Eksepsi Sudah Masuk Pokok Perkara
  Kasus Jiwasraya, Eksepsi: Dakwaan JPU 'Akrobatik' Tidak Cermat dan Kabur
  Eksepsi Rudi Manro: Majelis Hakim Harus Batalkan Dakwaan JPU Karena Keliru Menerapkan Pasal Pidananya
  Benny Tjokro Gugat Auditor, BPK dan JAM Pidsus Secara PMH di PN Jakpus
 
ads1

  Berita Utama
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan

Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar

Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman

KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT

Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2