Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Kaur
BKDPSDM Kaur Sudah Siap Pecat 19 ASN Korupsi pada Desember 2019
2018-10-25 07:19:24
 

Ilustrasi. Kantor BKDPSDM Kaur,(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Sejak adanya kesepakatan tiga Menteri; Mentari Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB dan BKN Pusat tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan melakukan korupsi seperti pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) kabupaten Kaur provinsi Bengkulu kini sudah mempersiapkan dalam bulan Desember 2018 mendatang akan menindak 19 orang ASN Korupsi .

Kepala BKDPSDM Kaur, melalui Kabid Pengembangan Aparatur Penilaian Kerja dan Penghargaan Salejhon, Spd mengatakan bahwa, "merujuk dari kesepakatan 3 kementerian beberapa waktu yang lalu dan UU ASN 2014, terkait ASN Kaur yang terjerat kasus korupsi yang sudah ada keputusan tetap dari pengadilan, akan di putus sebagai ASN pada bulan desember 2018 yang akan datang," ungkap Salejhon, Rabu (24/10).

Salejhon menambahkan, dari rincian pegawai ASN yang akan dipecat sebagai ASN pada desember mendatang, ada berjumlah 19 orang.

"Mulai dari kasus kjm, kasus proyek pembangunan dan kasus korupsi OTT ASN BKDPSDM serta OTT Guru baru-baru ini, jadi,dengan ke 19 ASN tersebut jeratan permasalahannya mulai terhitung keputusan tetapnya diatas tahun 2014 saja. Bila ingin melibatkan ASN yang terkasus korupsi dibawah tahun 2014, maka akan mengalami kesulitan terhadap ASN terjerat korupsi yang saat ini sudah pangsiun," pungkas Salejhon.

Sementara, salah satu ASN yang masuk dalam daftar 19 orang pada kasus korupsi tersebut berinisial K, sudah sangat menyadari akan hal itu, bulan desember bakal terjadi pemecatan. Namun, pihaknya yang terlibat akan menggunakan hak sampai ke Mahkamah Konstitusi, agar perjuangan secara hak warga negara dilakukan semua.

Saat pembicaraan akhirnya, K menambahkan bila, "pemecatan ini tidak adil maka kami sebagai penerima sanksi ini bisa akan melakukan unjuk rasa nantinya," ungkapnya sambil tersenyum. (bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Kaur
 
  Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018
  Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
  Tingkatkan Mutu Air Bersih PDAM Kaur Pasang Pipa Sepanjang 110 Meter
  KPUD Kaur Perpanjangan Masa Kerja PPK dan PPS
  Server Disdukcapil Kaur Rusak, Masyarakat Ingin Membuat e-KTP Jadi Kecewa
 
ads

  Berita Utama
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!

Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

 

  Berita Terkini
 
Diduga Kurang Respon Tuntutan Warga, Kantor Polsek Adonara Timur Dirusak Warga

Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018

Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak

DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2