JAKARTA, Berita HUKUM - Peran jajaran para pelaku usaha dalam meningkatkan penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat, dalam hal ini organisasi yang tergabung dalam Kadin, Hipmi, dan Aprindo bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Menggelar "Saresehan Advokasi P4GN bagi Pelaku Usaha" di Bidakara, Jakarta, Rabu(4/11).

Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, Sarasehan Advokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN bagi bagi para pelaku usaha ini sangat penting dan strategis bagi BNN karena akan mengembangkan kemitraan yang semakin harmonis dengan jajaran pelaku usaha dalam meningkatkan penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

“Keberhasilan sebuah program kerja yang dirancang dan dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah sangat mustahil tanpa bantuan dan peran masyarakat luas, karena keberhasilan itu akan diketahui dan dipahami publik. Para pengusaha secara tidak langsung akan menyebarkan kinerja BNN dan menyebar luaskan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat melalui produk yang di hasilkannya," ujarnya saat memberikan kata sambutan dalam Acara Saresehan di Bidakara, Jakarta,(4/11).

Pria yang kini berpangkat bintang 3 di kepolisian ini menambahkan bahwa, "nanti BNN di tahun 2016 akan 'running' dan melibatkan jajaran TNI dan Polri dalam kesepakatan untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus mafia narkotika di lapangan karena di pandang, saat ini negara sudah dalam kondisi darurat narkoba dan negara harus sudah menyatakan perang terhadap bahaya narkoba itu sendiri," ujarnya.

Budi Waseso yang juga di kenal dengan panggilan Buwas ini memaparkan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di tingkat global, regional maupun nasional tidak pernah surut, bahkan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan modus, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.

“Keberadaan narkoba ini bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi dibutuhkan untuk kepentingan pengobatan dan industri, tetapi di sisi lain efek farmakologisnya dapat disalahgunakan oleh para penyalah guna, sehingga menimbulkan masalah hingga sampai pada kematian akibat dari penyalahgunaan yang berlebihan atau over dosis,” kata Komjen Pol Budi Waseso.

Data penelitian mencatat pada tahun 2014, kata BuWas, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai sebesar 2,18% dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10–59 tahun atau sekitar 4 juta orang. Sedangkan angka kematian akibat narkoba sebanyak 12.044 orang per tahun.

Jumlah penyalahgunaan narkoba yang begitu besar, ditambah faktor geografis dan psikologis masyarakat Indonesia mengakibatkan negara Indonesia menjadi surga bagi sindikat peredaran gelap narkoba.

“Presiden menyatakan bahwa Indonesia saat ini sudah darurat narkoba karena negara kita ini sudah menjadi negara tujuan peredaran gelap narkoba. Berbeda dengan Malaysia atau Singapura yang hanya sebagai negara transit. Masuknya peredaran gelap narkoba saat ini tidak hanya melalui pelabuhan tikus saja melainkan sudah melalui pelabuhan yang besar-besar. Saya sudah minta Panglima TNI agar peluru dan rudal-rudal yang dimiliki kapal perang TNI ditembakkan ke kapal-kapal yang memuat narkoba di tengah laut di perairan Indonesia,” ungkap BuWas.

Saresahan advokasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang diadakan BNN ini sendiri diikuti sekitar 50 pengusaha yang tergabung dalam Kadin, Hipmi dan Aprindo yang dihadiri para narasumber antara lain DR. Antar MT Sianturi Ak MBA selaku Deputi Pencegahan BNN, Yani Motik selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno selaku Ketua Umum HIPMI dan bertindak sebagai moderator adalah Ahmad Biben Akbar.(bh/yun)